TOPIKTERKINI.COM, JAKARTA – Menyikapi pemberitaan media masa yang baru-baru ini diberitakan, terkait himbauan atau instruksi PB HMI kepada seluruh Cabang dan Badko Se-Indonesia agar menggelar aksi terkait penolakan terhadap revisi UU KPK, dibantah oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang PB HMI Gadri Attamimi dalam rilis hari ini (19/9), tidak benar ada himbauan tersebut, PB HMI masih melakukan pengkajian internal di organisasi terkait revisi UU KPK oleh DPR tersebut. Kami meminta agar semua kader HMI Se-Indonesia untuk tetap tenang dan tidak mengindahkan oknum yang mengatasnamakan PB HMI sembari menunggu keputusan resmi dari PB HMI dibawah kepemimpinan Pejabat Ketua Umum.
“Kalau ada oknum yang mengatasnamakan PB HMI, kami anggap itu adalah pelanggaran organisasi. Kami di PB HMI mempunyai mekanisme dalam organisasi untuk menyikapi permasalahan keumatan yang ada. Keputusan atau sikap yang diambil oleh PB HMI itu bersifat kolektif kolegial. Maka sekali lagi kami tegaskan kalau ada oknum yang mengatasnamakan organisasi kami, itu bersifat Ilegal,” ungkap Gadri Attamimi.
Menyikapi adanya diskursus terkait penguatan atau pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK, Gadri menegaskan bahwa PB HMI tidak berada di pihak DPR atau KPK melainkan berdiri ditengah memperjuangkan kepentingan rakyat.
Gadri menilai bahwa DPR memiliki fungsi legislasi yang dijamin Undang-undang dan KPK memiliki tugas untuk memberantas korupsi yang juga merupakan amanah undang-undang, jadi yang seharusnya menjadi benang merah adalah bagaimana DPR tetap bisa menjalankan fungsi legislasinya dan KPK tetap bisa memberantas korupsi kalau ini tidak terjadi maka telah terjadi apa yang disebut ketidakpastian hukum dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagi saya demikianlah pointnya tentang polemik ini.
Tutup Ketua Bidang PB HMI Gadri Attamimi.
(Redaksi)
