TOPIKTERKINI.COM – UNITED NATIONS: Kerawanan pangan di Korea Utara “berada pada tingkat yang mengkhawatirkan,” dengan hampir separuh populasi – 11 juta orang – kurang gizi, penyelidik independen PBB tentang hak asasi manusia di negara itu mengatakan Selasa.
Tomas Ojea Quintana mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum bahwa 140.000 anak diperkirakan menderita “kekurangan gizi,” termasuk 30.000 yang “menghadapi peningkatan risiko kematian.”
Quintana mengatakan pemerintah, yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan akses ke makanan, “melanggar kewajiban hak asasi manusianya karena kegagalan kebijakan ekonomi dan pertanian.”
Selain itu, katanya, “kondisi iklim, tanah tidak subur, bencana alam dan dampak negatif dari sanksi telah berkontribusi pada kerawanan pangan lebih lanjut.” dikutip dari “AN”
Lebih luas lagi, Quintana mengatakan dia tidak melihat peningkatan dalam situasi hak asasi manusia Korea Utara selama tiga tahun sebagai pelapor khusus.
“Sumber daya ekonomi negara sedang dialihkan dari kebutuhan esensial rakyat,” katanya. “Diskriminasi yang menyebar dalam sistem distribusi publik berarti bahwa warga negara biasa, terutama petani dan orang-orang di daerah pedesaan, belum menerima jatah apa pun.”
Quintana mengatakan pertanian kolektif dan kegagalan untuk memungkinkan petani mendapat manfaat dari petak-petak tanah individual semakin memperburuk kerawanan pangan.
“Pada saat yang sama, pemerintah telah gagal untuk menempatkan kondisi di mana orang dapat dengan aman terlibat dalam perdagangan dan pertukaran di pasar tanpa menghadapi kriminalisasi, pemerasan dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya,” katanya.
Meskipun demikian, ia menambahkan, sebagian besar warga Korea Utara “sekarang terlibat dalam aktivitas pasar seperti itu untuk kelangsungan hidup mereka.”
Ironisnya, katanya, kegagalan pemerintah untuk mengatur aktivitas pasar yang baru lahir adalah menciptakan peningkatan ketidaksetaraan berdasarkan kekayaan, “di mana hanya mereka yang memiliki uang yang memiliki akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, kebebasan bergerak dan perumahan yang layak.”
Quintana mengatakan pembatasan ketat terhadap kebebasan dasar terus meluas, termasuk pengawasan dan pemantauan ketat warga sipil.
“Orang-orang Korea Utara terus hidup dalam ketakutan yang tertanam akan dikirim ke kamp penjara politik,” sebut seorang kwanliso, katanya.
“Jika Anda dianggap sebagai mata-mata dari negara-negara yang bermusuhan atau pengkhianat, ketika pada kenyataannya Anda hanya menggunakan hak asasi manusia dasar Anda, Anda dapat tiba-tiba dibawa oleh agen Kementerian Keamanan Negara ke kwanliso dan tidak pernah terlihat lagi.
”Kata Quintana. “Keluarga tersangka tidak pernah diberi tahu tentang keputusan atau keberadaan saudara mereka.”
Mengenai masalah warga Korea Utara yang melarikan diri ke China, Quintana mengatakan dalam enam bulan terakhir ia telah menerima informasi dari anggota keluarga yang tinggal di Korea Selatan tentang semakin banyak pelarian yang ditahan di Tiongkok.
Dia mengatakan setiap Korea Utara yang melarikan diri tidak boleh dikembalikan secara paksa karena ada alasan kuat bahwa mereka akan disiksa atau mengalami pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
“Saya menghargai peningkatan keterlibatan pemerintah China dengan saya dalam masalah ini, dan saya berharap ini akan mengarah pada kepatuhan yang lebih besar dengan standar internasional,” katanya.
Quintana mengatakan Korea Utara telah menerima 132 rekomendasi dari negara-negara anggota PBB lainnya, termasuk satu “untuk memberikan akses langsung, bebas dan tanpa hambatan ke organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan, termasuk tahanan.
” Dia mengatakan ini bisa mengarah pada yang pertama akses internasional ke tempat-tempat penahanan, “dan karenanya dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kondisi penjara.”
Editor: Azqayra
