JENEPONTO.TOPIKTERKINI.COM – Sejumlah utusan (deligasi) dari 12 desa desa dan kelurahan sekecamatan Bontoramba hadiri rapat pra musrembang anggaran 2020 di gedung ruang pola kantor kecamatan Bontoramba kabupaten jeneponto sul-sel, Selasa 25/02/2020.
Turut hadir dalam acara tersebut camat Bontoramba yang sekaligus membuka acara Pra musrembang tahun anggaran 2020 para kepala desa dan kelurahan sekecamatan Bontoramba.
selain juga nampak hadir sejumlah kepala dinas dan delegasi dari OPD (SKPD) sekabupaten jeneponto diberbagai instansi,serta sejumlah anggota TNI Babinsa,juga Pihak anggota kepolisian polsek Tamalatea bhabikantimas,anggota DPRD kabupaten jenepont praksi PKB Hartono SE. Dapil 2 sekecamatan Tamalatea-Bontoramba.
Dalam sambutan pembukaan pra musrembang camat Bontoramba Nurlewa menyampaikan dan berharap fokus isu disektor kesehatan dimana selama kami selama kurang lebih empat bula menjadi camat di bontoramba yang terkendala adalah isu kehatan terkait adanya pengidap penyakit gizi buruk dan istantin.
Namun melihat kendala didua puskesmas tersebut terkendala disarana dan prasarana menjadi keluhan masyarakat dalam dipuskesmas salah satunya dipenanganan adanya pengidap penyakit gizi buruk dan stantin diwilayah Bontoramba.”ujarnya”.
Menurutnya Nurlewa menilai puskesmas Bontoramba di lihat dari luar memang cukup bagus karena baru selesai dibangun diperbaiki, namun dari segi sarana prasarana memperhatinkan , kurang memadai alias masih minin “ujarnya,
Camat juga mengharapkan kepada pemerintah desa,untuk tidak malu-malu melaporkan warganya kepada pihak kesehatan kalau ada warganya yang mengalami pengidap penyakit gizi buruk atau stantin “katanya”.
Lanjut dikatakan dihadapan para undangan OPD dari berbagai kepala dinas sekabupaten jeneponto, yang terkhusus terhadap dinas kesehatan kabupaten jeneponto untuk dapat perhatian khusus wilayah kami sebagai pemerintah kecamatan bontoramba disektor kesehatan “harapnya”
Sedangkan ditempat yang sama pihak kesehatan dalam hal ini sekertaris dinas kesehatan kabupaten jeneponto, menepis jika masalah ini jangan terfokus di dinas kesehatan saja,karena masalah ini ada beberapa kementerian yang dilibatkan,yang ada kaitannya juga dinas lain ,salah satunya dinas sosial”katanya.”
Karena bisa saja masyarakat mau memeriksa kesehatan karena tidak memiliki Kartu BPJS.sehingga terkendala dengan dana sendiri .katanya”.
Penulus : Mahmud Sewang
