oleh

GMKI Temui PTPN II terkait Konflik Eks HGU PTPN Yang Tak Kunjung Usai

TOPIKTERKINI-MEDAN-Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kordinator Wilayah Sumut-NAD Gito M Pardede menyambangi Kantor PT Perkebunan Nusantara II untuk melakukan diskusi dan membicarakan terkait polemik penyelesaian lahan Eks HGU PTPN II di Sumatera Utara Jalan Lintas Tanjung Morawa, Deli Serdang, Senin 20/07/2020.

Gito memandang bahwa permasalahan Eks HGU ini sangatlah penting bagi masyarakat karena sudah berlarut larut sejak Kementerian Negara BUMN sudah menyetujui pelepasannya. Pelepasan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Negara BUMN. Namun tidak kunjung selesai dikarenakan masyarakat masih menempati areal lahan tersebut dengan bangunan dan juga tanaman.

Gito Pardede menambahkan ada mafia yang terlibat dan bermain dibalik konflik tersebut, ada sekelompok mafia tanah yang ingin menguasai lahan eks HGU PTPN II tersebut.

“Konflik ini harus terang benderang, Pemerintah Sumut harus bertindak tegas. Jangan sampai lahan tersebut di miliki oleh orang yang salah. Lahan Eks HGU PTPN II harus jatuh kepada orang yang tepat mendapatkannya, apalagi ada dugaan mafia yang bermain,” ucapnya.

Gito menyarankan kepada pihak PTPN II mengenai HGU Eks PTPN II dalam menyelesaikan konflik pertanahan perlu ditinjau dari aspek sosial politik demi kepentingan bersama. Pemerintah dan Masyarakat harus bekerja sama untuk mencari solusi, musuh utama kita adalah Mafia tanah yang mau menguasai tanah negara dengan upaya upaya pemalsuan dan lain lain.

Hal tersebut disampaikan Gito kepada pihak PTPN II dalam hal terkait persoalan carut marut konflik pertanahan di Sumatera Utara khususnya terkait lahan eks HGU PTPN II sudah berlang­sung sekian lama dan belum dapat dituntaskan.

“Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dalam mencari solusi ini, rakyat dan PTPN sangat dirugikan sebab terjadi di lapangan adanya sertifikat tanah yang keluar tanpa sepengetahuan PTPN . Ini sangat memperkeruh suasana dan mempersulit penyelesaian. Untuk itu, GMKI sejak tahun 2018 terjun mengadvokasi permasalahan tersebut,” pungkasnya

Gito juga menegaskan bahwa dalam melepas lahan eks HGU tersebut, harus di­laksanakan melalui proses kooperatif dan penuh kehati-hatian serta meng­utamakan prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya hukum, namun sesuai ketentuan politik dan sosial yang berlaku, dimana mempertimbangkan hak masyarakat.

Disisi lain pihak PTPN II menyampaikan melalui Kennedy Sibarani SH , Sekper sekaligus Kabag Hukum dan Pertanahan didampingi Sutan Panjaitan Kasubag Humas PTPN II tentang persoalan Polemik Eks HGU masih saja belum bisa selesai.

Dari keterangan pihak PTPN, Pada prinsipnya PTPN II, tidak pernah menggambil tanah rakyat atau pun petani yang terletak di Kebun Bekala, PTPN II mengakui mempunyai Sertifikat HGU No.171/Simalingkar A, seluas 854,26 Ha, yang berakhir haknya sampai dengan tahun 2034 dan progres proses permohonan HGB PT.NDB yang merupakan anak perusahaan PTPN II seluas 241,74 Ha, yang merupakan bahagian dari Sertifikat HGU No.171/Simalingkar A seluas 854,26 Ha,

“Kami mengantongi dasar terkait tanah tersebut, sebab telah terbit Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13/HGB/KEM-ATR/BPN/I/2020 tentang pemberian HGB atas nama PT.Nusa Dua Bekala atas tanah di Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat ini Sertifikat Hak Guna Bagunan atas nama PT.NDB, telah terbit dengan Sertifikat No.1938/Simalingkar A seluas 10,41 Ha dan No.1939/Simalingkar A seluas 231,33 Ha, Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,” ujar Kennedy

Kennedy menambahkan bahwa salah satu bentuk usaha dan kepedulian PTPN II diatas tanah yang dimaksud adalah dengan memberikan penawaran khusus kepada masyarakat yang menduduki lahan HGU PTPNII di lahan Kebun Bekala untuk mendapatkan perumahan yang dibangun perum perumnas dengan menggikuti aturan dan prosedur yang ada.

“PTPN II jelas memiliki alas hak yang kuat atas penguasaan lahan Bekala. Terkait dengan Masyarakat yang mengklaim, PTPN II Siap memberikan tali asih bahkan memberikan kemudahan dalam persyaratan kepemilikan rumah di Bekala SHT kepada karyawan pensiunan secara bertahap telah diberikan kepada Para Karyawan Pensiunan” jelas Kennedy.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed