oleh

Diduga Salah Gunakan Anggaran, LSM TKP Adukan Pemkab Bantaeng ke KPK

TOPIKterkini.com – Bantaeng | Ketua LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Adukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ke KPK melalui layanan aduan. Hal ini disampaikan Ketua LSM TKP Aidil Adha kepada media yang ditemui di halaman kantor DPRD, Senin 24/8/2020.

Aidil dalam keterangannya menilai Pemkab. Bantaeng Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah diduga menggunakan bantuan Dana Insentif Daerah (DID) yang dikucurkan Gubernur Sulsel, digunakan untuk pembayaran kegiatan Pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan tahun 2019.

Ketua LSM TKP juga meminta pemerintah provinsi, agar lebih jeli memeriksa penggunaan bantuan keuangan yang telah di salurkan untuk Pemda Bantaeng agar bantuan tersebut dibelanjakan sesuai peruntukannya bukan untuk dijadikan anggaran membiayai pokir

“Dana dari Gubernur yang 18 Milyard itu dana DID, diduga untuk bayarkan kegiatan Pokir terakhir anggota DPRD periode yang lalu” ungkap Aidil.

Menurutnya untuk membiayai kegiatan Pokir itu harusnya dari Dana yang bersumber dari APBD Bantaeng, tuturnya.

Selain itu dia juga menemukan dugaan pelanggaran UUD no 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli persaingan usaha.

“Kami (Tim Investigasi LSM TKP, Red) juga menemukan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli persaingan usaha” tambahnya. Dugaan ini masih kata Aidil, setelah kami temukan ada satu perusahaan yang berinisial RG mengerjakan 11(sebelas) paket pokir itu, ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Aidil timnya juga menemukan pekerjaan itu (kegiatan Pokir.Red) dikerjakan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan subbidang perusahaan. “ada dua (2) CV yang kami duga mengerjakan Sumur bor namun tidak memiliki spesialis pengeboran” sebut Aidil. Dari dugaan pelanggaran realisasi penggunaan anggaran bantuan DID ini, kami meminta kepada APH untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak pihak terkait dan kami dari LSM TKP dalam waktu dekat akan memasukkan laporan resmi kepihak aparat penegak hukum, pungkasnya

Kepala Badan PKD Ir. Muh. Hero yang berusaha dikonfirmasi tak dapat ditemui.”Kepala Badan masih tugas keluar daerah pak” jawab Staf yang berada didepan ruang kerja Kepala BPKD.

Sekretaris BPKD Yohanis Romuti, yang ditemui awak media tengah mempersiapkan pertemuan besok di Gedung Balai Kartini menepis anggapan penggunaan Dana Insentif Daerah. “Tidak ada itu dana insentif daerah dari Pemprov untuk bayar Pokir” bantah Yohanis.

DID itu adalah dana yang bersumber dari APBN melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, dengan kriteria tertentu, jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Yo’ sapaan akrab Yohanis Romuti, bahwa dana bantuan dari provinsi yang dimaksud LSM TKP itu adalah dana Bantuan pemerintah provinsi ke daerah bawahan itupun diajukan dengan proposal yang diseleksi secara ketat.

“Dana bantuan Provinsi kepada daerah bawahan itu diseleksi sesuai kebutuhan masyarakat yang disinkronkan dengan program kerja provinsi” jelas Yo’.

Dia juga menambahkan bahwa untuk membiayai kebutuhan masyarakat jika sudah ditetapkan dalam APBD, tidak adalagi yang membedakan apakah itu kegiatan pokir atau kegiatan yang berasal dari musrenbang. Jadi yang namanya kebutuhan masyarakat bukan hal yang melanggar jika pemkab menggunakan dana bantuan dari provinsi ataupun dari sumber anggaran lain yang sah.

“Bukan hal yang tabu, untuk membiayai kegiatan yang merupakan kebutuhan/ kepentingan masyarakat, pemkab. mengambil dari sumber anggaran bantuan pemprov atau dari sumber lain yang sah” tutup Sekretaris BPKD.

Laporan: Armin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed