oleh

Dugaan Korupsi Bantuan Dana Hibah LASQI Sultra, DPW LIRA SULTRA: Penjarakan Pelakunya

TOPIKterkini.com – KENDARI | Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara (DPW LIRA SULTRA), Kembali menyoroti dugaan korupsi bantuan dana hibah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) di Sultra. Meminta kepada penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknumnya serta tangkap dan penjarakan pelakunya.

“Dugaan korupsi dana hibah tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan luar biasa merugikan negara, yang saat ini negara tengah berada dalam kondisi krisis sebagai dampak merebaknya wabah yang turut menyerang sektor ekonomi”.

DPW LIRA Sultra, Karmin mengatakan, proses hukum untuk tindak kejahatan dugaan korupsi perlu dilaksanakan agar bantuan dana hibah LASQI dapat tersalurkan.

“Dugaan Korupsi danah hibah adalah kejahatan luar biasa dan merugikan negara. Tangkap dan penjarakan pelaku atas bantuan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Karmin, Kamis (22/10/2020).

Lanjut kata DPW LIRA Sultra, bahwa pelaku harus diproses sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku agar dapat menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra tahun 2020, Laporan LASQI Sultra tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah sebesar Rp 1,75 Milyar.

“Ini diduga kuat berindikasi penyimpangan dan korupsi sesuai yang tertuang pada Permendagri No. 23 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada pasal 19 ayat 3 yang menyatakan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b,” ungkap Karmin.

Atas temuan BPK tersebut, laporan bantuan dana hibah sebeesar Rp 1.7 Milyar dari tahun 2019, muncul dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang bisa merugikan negara.

Sejauh ini belum ada tindak lanjut dari penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi bantuan dana hibah tersebut. Bendahara dan Sekertaris LASQI yakni Nurhayati dan Ibu Megawati Mahmud, tidak mengetahui adanya bantuan dana Hibah tersebut. terang Karmin.

Olehnya itu, harus ada langkah hukum yang tegas. Karmin mengatakan, perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dana bantuan hibah LASQI Sultra. Ia menilai, perlu diproses hukum dan harus dilakukan segera agar bantuan itu dapat tersalurkan dengan tanpa adanya tindak korupsi yang merugikan lembaga seni dan qasidah.

“Bantuan dana hibah yang disalurkan untuk lembaga seni dan qasidah harus dipastikan dapat diterima dengan benar,” pungkas DPW LIRA Sultra, Karmin.

Laporan: Darman

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed