TOPIKTERKINI.COM – BAMAKO: Pemerintah Prancis mengatakan pada Senin bahwa pasukannya telah menewaskan lebih dari 50 ekstremis yang bersekutu dengan Al-Qaeda dalam serangan udara di Mali tengah.
Serangan itu terjadi pada hari Jumat di sebuah daerah dekat perbatasan Burkina Faso dan Niger, di mana pasukan pemerintah sedang berjuang untuk menumpas pemberontakan Islam, kata Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly setelah bertemu dengan anggota pemerintah transisi Mali.
“Pada 30 Oktober di Mali, pasukan Barkhane melakukan operasi yang menetralkan lebih dari 50 ekstremis dan menyita senjata dan material,” kata Parly, mengacu pada Operasi Barkhane anti-ekstremis pimpinan Prancis.
Dia menambahkan, sekitar 30 sepeda motor rusak.
Parly, yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Niger Mahamadou Issoufou dan mitranya dari Nigeria Issoufou Katambe sebelum menuju ke Bamako, mengatakan operasi itu diluncurkan setelah sebuah drone mendeteksi karavan sepeda motor “sangat besar” di daerah “tiga perbatasan”.
BACA JUGA: Militer Filipina mengkonfirmasi kematian pemimpin ISIS di Mindanao
Ketika para militan bergerak di bawah pohon untuk mencoba dan melarikan diri dari pengawasan, pasukan Prancis mengirim dua jet Mirage dan sebuah drone untuk meluncurkan rudal, yang mengarah pada “netralisasi” para pemberontak, kata Parly.
Juru bicara militer Kolonel Frederic Barbry mengatakan bahwa “empat teroris telah ditangkap.”
Bahan peledak dan rompi bunuh diri telah ditemukan, katanya kepada seorang wartawan dalam panggilan konferensi, mengatakan bahwa kelompok itu “akan menyerang posisi (tentara) di wilayah tersebut.”
Barbry juga mengatakan bahwa operasi lain, kali ini menargetkan ISIS di Sahara Besar, juga sedang berlangsung, dengan total 3.000 tentara.
Hasil operasi yang diluncurkan sekitar sebulan lalu akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, katanya
Parly mengatakan tindakan itu menandai “pukulan signifikan” bagi kelompok Ansarul Islam yang menurutnya terkait dengan Al-Qaeda melalui aliansi GSIM yang dipimpin oleh Iyad Ag Ghaly.
Ghaly telah muncul sebagai pemimpin ekstremis teratas di Sahel sejak kematian komandan Qaeda Abdelmalek Droukdel, yang dibunuh oleh pasukan Prancis di Mali pada bulan Juni.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki sekitar 13.000 tentara yang dikerahkan di Mali sebagai bagian dari misi penjaga perdamaiannya, yang dikenal sebagai MINUSMA, sementara Prancis memiliki 5.100 yang ditempatkan di wilayah Sahel.
BACA JUGA: Korban tewas akibat gempa Turki meningkat menjadi 100: badan bencana
Mali telah berjuang untuk menahan pemberontakan ekstremis brutal yang pertama kali muncul di bagian utara negara itu pada tahun 2012, menyusul pemberontakan oleh sebagian besar separatis etnis Tuareg.
Bekas kekuatan kolonial Prancis melancarkan operasi militer untuk mengusir kelompok Islamis pada 2013, tetapi pertempuran telah menyebar ke Mali tengah, dan ke negara tetangga Burkina Faso dan Niger, menyebabkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Sebagian besar Mali berada di luar kendali pemerintah yang efektif. Frustrasi atas konflik yang tampaknya tak berujung berkontribusi pada protes massal terhadap presiden Ibrahim Boubacar Keita tahun ini, yang berpuncak pada penggulingannya dalam kudeta militer pada 18 Agustus.
Banyak analis berpendapat bahwa terlibat dalam dialog dengan ekstremis adalah salah satu dari sedikit jalan keluar dari siklus kekerasan Mali, dan para pemimpin pemerintah di Bamako semakin memandang opsi tersebut dengan baik.
Pemerintahan sementara baru Mali, yang ditunjuk untuk memerintah selama 18 bulan sebelum menggelar pemilihan, tampaknya bersedia untuk terlibat dalam dialog.
BACA JUGA: Tim penyelamat Turki menarik anak gadis dari puing-puing 4 hari setelah gempa
Bulan lalu, mereka membebaskan empat sandera yang ditahan oleh kelompok-kelompok Islam – termasuk Sophie Petronin yang berusia 75 tahun, sandera Prancis yang tersisa di dunia – dengan imbalan sekitar 200 tahanan, beberapa di antaranya dianggap ekstremis. – AN
Editor: Erank
