oleh

IKDI: Demokrasi Itu Daulat Rakyat Bukan Daulat ASN

TOPIKTERKINI.COM – Institud Kuasa Demokrasi Indonesia-Demokrasi ialah satu di antara banyak sistem bernegara yang memiliki keburukan lebih sedikit di banding sistem lainnya,keburukan yang sedikit itu di andaikan sebagai gatal yang tak mesti menyebar menggatali bagian lainnya dengan upaya memberi obat penawar berupa batasan yang di sebut hukum/aturan. Dalil dari Demokrasi yang ideal adalah bagaimana semua kesepakatan tersampaikan dan mensejahterakan kehidupan.

Kita bisa mengambil contoh berdemokrasi Bugis-Makassar sekitar abad ke-14 era To Manurung yang mengadakan tudang sipulung dengan para pemimpin kaum untuk membuat perjanjian mengenai dasar-dasar bernegara. Di dalam perjanjian tersebut dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban raja dan rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini dengan jelas menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara konstitusional hal itu ditegaskan dengan ungkapan “rusa’ taro-arung, tenrusa’ taro ade’ rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang, rusa’ taro anang, tenrusa taro to-maega”
(batal ketetapan raja, tak batal ketetapan adat batal ketetapan adat, tak batal ketetapan kaum, batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan rakyat.)

Perjanjian tersebut menandakan kedaulatan tertinggi ada pada kehendak rakyat dan bukan kehendak lain.
Namun apa lacur, warisan berdemokrasi di atas kini hanya jadi sisa-sisa sejarah,bualan,dan dongeng pengantar tidur. Gatal itu kini merebak, batas wewenang itu dilanggar, dan kedaulatan itu samar. Tempat di mana warisan itu lahir menjadi tempat ia di rusak.

Kita bisa bercermin dari dinamika politik menjelang Pilkada Kota Makassar akhir-akhir ini. Tampak jelas di penuhi dengan polemik yang cenderung menggiring masyarakat ke dalam kegelapan elektoral, tensi politik itu di sebabkan adanya intervensi struktural (ASN)

Melihat dinamika politik nasional saat ini yang kian memanas, sebagai warga Negara yang masih memiliki nilai-nilai idealisme, maka kami melalui press release ini berharap kepada segenap stakeholder bangsa ini untuk menyuguhkan permainan politik yang sejuk dan santun agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Menanggapi kondisi itu IKDI menghimbau dan bergerak langsung ke lapangan dengan ajakan agar kontestasi demokrasi kali ini menjadikan intelektualitas,independensi,dan kesadaran etis sebagai dasar bertinda.

“Kami di IKDI telah melakukan Konsolidasi demokrasi untuk mengimbangi akumulasi kekuasaan ASN nakal di momentum Pilkada yang tentunya sangat mencacati demokrasi itu sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menghimpun energi demi menghentikan otoritarianisme. Fenomena ini Sebagian disebabkan oleh sifat politik yang amat (toleran), sehingga memungkinkan seseorang dengan seenaknya melanggar rambu-rambu berdemokrasi, Kita mesti mengevaluasi kondisi demokrasi hari ini agar arah pembangunan nasional lebih baik. Di dalam keserbabolehan itulah kekuasaan politik hari-hari ini menarik keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi berdiri di atas politik uang dan obsesi pribadi, kekuasaan itu kini tampak mulai kehilangan akal. Antara tergelicir ke dalam lumpur, atau tersesat di gurun pasir.

Demokrasi sebagai struktur percakapan etis. Di dalam demokrasi, suasana percakapan publiklah yang lebih utama ketimbang fasilitas-fasilitas politiknya (partai, pengadilan, birokrasi). Di dalam berdemokrasi manusia menyelenggarakan dirinya sebagai (zoon politicon), bukan (zonk politipu), merundingkan kepentingan bersama, memutuskan keadilan dan mendistribusikan kebutuhan dasar. Proses ini mengandaikan kebebasan dan kesetaraan.

Itulah sifat publik dari politik. Dengan kata lain, intervensi struktural personal ke dalam ruang publik tidak boleh terjadi. Nilai personal, pandangan moral, harus dikonversi ke dalam tata bahasa politik publik
Benar bahwa sistem demokrasi membuka ruang kebebasan bagi berbagai aspirasi,” ucap Sultan pengurus IKDI.

Lebih lanjut mengatakan apakah aspirasi kebencian, misoginis, intoleran dan bahkan kriminal harus dinilai sama dengan aspirasi keadilan, otonomi, dan kebebasan berpendapat?

Seperti laporan terkini yang di muat di REPUBLIKA.CO.ID terdapat temuan 369 ASN per 15 Juni 2020, sebesar 33 persen pelanggaran netralitas ASN dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah. Kategori pelanggaran yang banyak terjadi antara lain kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk.

“Demokrasi pada dasarnya berada di tangan rakyat yang tentunya telah di atur dalam konstitusi,hal tersebut tentunya harus menjadi medium berdemokrasi, olehnya itu kami dari IKDI mengajak masyarakat untuk aktif dan terlibat mengawal jalannnya Pilkada sesuai aturan yang berlaku,” tutub sultan.

Laporan: Andi Burhanuddin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed