oleh

Makin Memanas, Kapal Pandu Diduga Ilegal Karena Tidak Sesuai dengan Regulasi dikubu Pelindo IV

TOPIKTERKINI.COM – BERAU, KALTIM | Mencuatnya dugaan kasus kapal pandu dan penundaan yang selama ini digunakan PT.Pelindo wilayah IV persero kabupaten berau dinilai ilegal karna tidak sesuai regulasi sebagai mana yang diamanatkan di permenhub 57/2015. dimana dalam peraturan menteri perhubungan 57 tadi setiap kapal pandu dan penundaan di wilayah daerah yang melakukan kegiatan olah gerak pandu dan penundaan diwajibkan kapal tersebut memiliki kekuatan mesin 2000 tenaga kuda per unit, namun selama ini yang apa yang dilakukan pelindo IV wilayah berau tidak sesuai dengan amanat permenhub diatas.

Makin Memanas, Kapal Pandu Diduga Ilegal Karena Tidak Sesuai dengan Regulasi dikubu Pelindo IVGeneral manager(GM). Pelindo IV persero wilayah kabupaten berau pak robert yang beberapa kali didatangi oleh media ini dikantornya pada 26/11/20 namun tidak berhasil ditemui,beberapa kali juga di hubungi lewat sosial media watshaap, lakukan konfirmasi gagal karna tidak dijawab.

Seorang sicurity kantor pelindo yang sempat ditanyai mengatakan kalau ahir ahir tahun seperti ini terkadang beliau (GM) jarang di kantor karna sibuk penutupan buku laporan tahunan.

Terkait penagihan retribusi pajak yang notabene PNBP, ke pihak pengguna jasa oleh PT pelindo, dinilai sejumlah kalangan ada dugaan akal-akalan yang dilakukan pihak pelindo berau

sumber informasi terpercaya mengatakan ” kalau pihak PT pelindo melakukan tagihan pajak PNBP ke pihak pengguna jasa diperairan bumi battiwakkal ini, aturan apa yang dipakainya untuk menarik pajak jasa pandu dan tunda kapal,

Dikatakannya kami juga disini bertanya tanya kalau pelindo lakukan tagihan pajak ke pihak pengguna jasa yang akan nantinya di setor ke negara sebagai PNBP, payung hukum apa yang dipakainya, sementara persyaratan yang sudah diamanatkan oleh permenhub 57 /2015 tadi tidak sesuai apa yang dilakukan pihak pelindo di lapangan, dimana selama ini PT pelindo menggunakan kapal pandu dan tunda tidak sesuai bobot dan kapasitas, sebagaimana yang di amantkan permenhub tadi, berarti selama ini yang dilakukan pihak pelindo berau ilegal alias tidak sesuai regulasi ungkapnya.

Sumber informasi yang terpercaya ini juga sedikit mengurai beberapa jenis PNBP yang diamanatkan dalam PM 77/2016. bagi pengguna jasa, antara lain PNBP kepelabuhanan komersial, pasal 3 huruf a terdiri, pelayanan jasa kapal, Jas labu juga ada jasa pemanduan

pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh kantor unit penyelenggara pelabuhan, kontribusi jasa pemanduan, jasa barang, juga ada jasa dermaga,

jasa kegiatan muat antar kapal di pelabuhan, dan untuk jasa pandu dan tunda kapal ditangani oleh pelindo sendiri selaku pihak yang diberi pelimpahan oleh KUPP kelas II, kemudian disetor ke negara sebagai bukti PNBP

Laporan: Sofyan Olii

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed