KALIMATAN TIMUR, OPINI—Pilkada Kalimantan Timur 2024 menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan pembangunan daerah ini, terlebih dengan adanya mega-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berlangsung.
Pemilihan kepala daerah kali ini bukan sekadar soal pemimpin baru yang menggantikan pejabat lama, melainkan soal siapa yang mampu menavigasi dinamika politik yang kompleks dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.
Pasalnya, keberhasilan IKN tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur yang masif, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin yang terpilih untuk mengelola konflik kepentingan yang ada dan menjamin bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Seperti yang dijelaskan oleh Robinson & Hadiz dalam The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia (2013), dominasi kekuatan tertentu seringkali menjadi penghalang bagi pembangunan yang adil dan inklusif.
Kalimantan Timur, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sangat rentan terhadap dominasi elit-elit lokal dan nasional yang bisa mengabaikan aspirasi rakyat demi kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam Pilkada kali ini, masyarakat perlu memilih pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan dan mencegah munculnya oligarki yang akan menghalangi keadilan dalam pembangunan.
Desentralisasi: Peluang atau Ancaman?
Desentralisasi seharusnya menjadi peluang untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Namun, dalam kenyataannya, desentralisasi bisa saja memperkuat kekuatan lokal tertentu yang justru mengabaikan kepentingan rakyat.
Menurut Winters dalam Oligarchy (2011), struktur politik yang terbentuk akibat desentralisasi sering kali dimanfaatkan oleh elit untuk memperkuat kedudukan mereka.
Di Kalimantan Timur, pemimpin yang terpilih harus mampu memastikan bahwa proses desentralisasi benar-benar menguatkan partisipasi masyarakat, bukan justru memperburuk ketimpangan kekuasaan.
Untuk itu, pengawasan yang transparan, akuntabilitas yang tinggi, dan mekanisme kontrol yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan IKN sangat krusial.
Tidak hanya sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak, tetapi juga sebagai aktor yang harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurharjadmo dkk. (2024) menunjukkan adanya sentimen negatif dari masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan terkait proyek IKN.
Kekhawatiran ini mencerminkan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya responsif terhadap aspirasi rakyat, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Pemimpin yang berhasil dalam Pilkada ini harus mampu memastikan bahwa pembangunan IKN membawa manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa mengorbankan hak-hak dan kepentingan mereka.
Keberlanjutan Lingkungan: Tantangan Besar di Kalimantan Timur
Selain tantangan politik dan sosial, pembangunan IKN juga harus memperhatikan aspek lingkungan.
Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan alamnya, namun jika tidak dikelola dengan hati-hati, pembangunan yang terburu-buru dapat merusak ekosistem yang ada. Pemimpin yang terpilih pada Pilkada 2024 harus berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek pembangunan IKN tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pembukaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur harus disertai dengan kebijakan yang meminimalisasi dampak lingkungan dan memastikan bahwa alam Kalimantan Timur tetap terjaga.
Masa Depan Kalimantan Timur Ada di Tangan Pemilih
Pilkada Kalimantan Timur 2024 adalah ujian bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan memandu daerah ini menuju masa depan yang lebih baik.
Sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz, Robinson, dan Winters, keberhasilan pembangunan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, membangun kepercayaan publik, dan mengutamakan prinsip inklusivitas serta keberlanjutan.
Pemimpin yang mampu merangkul semua elemen masyarakat, menciptakan ruang partisipasi yang bermakna, dan menjamin pembangunan yang adil akan menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik.
Namun, jika salah memilih pemimpin yang hanya berpihak pada kelompok elit, maka proses pembangunan IKN bisa menjadi alat untuk kepentingan sekelompok orang saja, dan bukannya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan sesaat, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan sosial bagi generasi mendatang.
Pada 27 November 2024, saatnya untuk datang ke TPS dan memilih pemimpin yang layak membawa Kalimantan Timur ke arah yang lebih baik.
Jangan biarkan masa depan daerah ini ditentukan oleh mereka yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan.
Pilihlah pemimpin yang dapat menavigasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat banyak.
