oleh

Diduga Labrak UU, Bawas MA Diminta Copot Ketua PN Bantaeng

TOPIKterkini.com–Bantaeng: Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bantaeng Ujang Irfan Hadiana, SH., MH. tetapkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terakreditasi, sebagai OBH yang bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN. Bantaeng.

Menurut Yudha Jaya keputusan ketua PN Bantaeng ini sebagai tindakan melawan hukum, ungkap Yudha Jaya dalam rilisnya yang diterima redaksi TOPIKterkini, Minggu 10/1/2021.

Yudha Jaya yang masih menyandang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar ini menduga keputusan Ujang, menetapkan bekerjasama dengan OBH yang belum terakreditasi melabrak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.

“Ketua PN. Bantaeng diduga melabrak Pasal. 8 (Ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum” ungkap Yudha.

Selain Undang-undang lanjut Yudha, Ketua PN Bantaeng juga mengesampingkan SK. Direktur jendeal (Dirjen) Badan peradilan umum No: 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 Tentang petunjuk pelaksanaan PERMA No. 1/2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin di pengadilan” tambahnya.

Menurutnya, menetapkan OBH yang belum terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama Posbakum PN. Bantaeng, Itu keliru besar dan mengesampingkan Perundang-undangan yang berlaku dan kami duga hal itu syarat dengan kepentingan.

“Hasil investigasi kami hanya ada satu OBH yang terakreditasi dari Kemenkum HAM RI di Kab. Bantaeng dan OBH itu, dinyatakan tidak lolos verifikasi dari PN. Bantaeng, sedangkan OBH yang belum terakreditasi itu dinyakatan Lolos verikfikasi, Ini ada apa ?” ketus Yudha.

Keputusan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, maka terjadi konflik kepentingan di tubuh PN. Bantaeng dan kami berharap badan pengawas (Bawas) Mahkamah agung (MA) Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan Ketua PN. Bantaeng dan Segera mencopot dari jabatannya” pungkas Yudha Jaya.

Hakim Juru bicara PN Bantaeng Imran Marannu Iriansyah, SH.,MH. yang dikonfirmasi via ponselnya, minggu (10/1) membantah tudingan PN melabrak UU maupun Peraturan Mahkama Agung.

“Perma 1/2014 pasal 27 tentang kriteria lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum Pengadilan tidak satupun mengsyaratkan LBH pemberi layanan Hukum harus terakreditasi, yang ada pada huruf (F) adalah OBH yang lulus tes kualifilasi yang ditetapkan PN” sebut Imran.

Diakui PN Bantaeng telah menetapkan kerjasama OBH dengan Posbakum PN Bantaeng, tutur Imran.

Lebih jauh dijelaskan Imran bahwa dua LBH yang ikut seleksi oleh panitia, setelah melalui assesmen dan wawancara LBH Panrannuangta yang lolos kualifikasi, jelasnya. Namun bukan berarti LBH yang gagal tidak mendapatkan perkara Prodeo, tambahnya.

“Kontrak kerjasama ini hanya untuk satu tahun anggaran dan itu bukan jaminan LBH Panrannuangta yang menangani semua perkara prodeo” tutur Imran.

Dan yang perlu diketahui teman teman LBH, masih kata Imran. LBH yang belum berkesempatan duduk di Posbakum tahun depan masih terbuka kesempatan, pasalnya kontrak LBH dengan Posbakum hanya setahun dan akan dievaluasi setiap tahun, tutupnya.
Laporan : Armin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed