oleh

Sekretaris Karang Taruna Jaelani: Jika Ketua Melapor Tanpa Koordinasi, Kami Akan Bertindak

Topikterkini.com.Lombok Timur – Mengatasnamakan Lembaga Karang Taruna Desa Sikur Barat masukan laporan, Pengurus Karang Taruna menyayangkan tindakan Ketua Karang Taruna yang melaporkan Pemdes Sikur Barat ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

Ketua Karang Taruna Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur masukan laporan yang mengatasnamakan Karang Taruna tanpa adanya koordinasi sesama pengurus.

Karang Taruna Desa Sikur Barat menilai Ketua karang Taruna asal asalan dan terlalu gegabah tanpa mengindahkan etika dan mekanisme organisasi dalam memutuskan tindakannya.

Sekretaris Karang Taruna Desa Sikur Barat Jaelani menyampaikan ini sudah jelas melanggar mekanisme lembaga/organisasi dalam melakukan tindakan, Ujarnya, Jaelani, Saat di Konfirmasi, Minggu, 24/01/2021.

“Saya sepakat melaporkan pemdes jika terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran, ” Jelasnya.

” Sebagai bagian dari pengurus karang taruna layaknya kita harus pegang prinsip berdemokrasi, ” Ucapnya.

Jaelani menjelaskan, seharusnya Karang Taruna buat Diskusi Publik bersama Pemdes, BPD, toga, toma dan lainnya untuk mengkonfirmasi semua hal-hal “miring” tentang Desa.

” Jika hal ini sudah kita lalui dan Pemdes terbukti bersalah dan tidak mau bekerja sesuai dengan aturan, maka Wajib dilaporkan, ” Tegasnya.

“Mengenai laporan Ketua Karang Taruna terhadap Pemdes, Selaku Pengurus Karang Taruna berharap agar jangan memanfaatkan lembaga Independen ini disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, ” Katanya.

Menurut saya, hal yang dilakukan oleh ketua karang taruna sudah mencoreng martabat karang taruna sebagi lembaga independen.

Sehingga laporan tersebut setelah saya konfirmasi ke anggota yang lain, tidak pernah ada diskusi sesama pengurus untuk membuat laporan untuk itu, laporan yang sudah diajukan itu sebaiknya mengatasnamakan individu atau lembaga diluar Karang Taruna.

“Jika ketua karang taruna tetap melapor atas nama Karang Taruna tanpa ada koordinasi dan diskusi sesama pengurus, maka tindakan beliau masuk pada ranah pidana sebagai mana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang, ” Bebernya.

Diterbitkan berita ini Ketua Karang Taruna Desa Sikur Barat belum bisa di konfirmasi.

Laporan: Hairil

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed