oleh

Tokoh media Kashmir mengecam tentara India karena membawa portal berita ke pengadilan

Kasus militer menuduh majalah berbasis Srinagar menjalankan cerita ‘tak berdasar’ pada acara Hari Republik di sekolah

TOPIKTERKINI.COM – NEW DELHI: Tokoh media terkemuka di Kashmir pada Rabu mengecam tentara India karena membawa portal berita ke pengadilan atas laporan tentang sebuah sekolah swasta yang diduga “ditekan” untuk mengadakan acara Hari Republik pada 25 Januari.

Majalah Kashmir Walla yang berbasis di Srinagar memuat berita itu pada 27 Januari yang mengklaim bahwa cabang militer, Rashtriya Rifles, telah memaksa sekolah, yang dijalankan oleh kelompok sosial-agama Jamia Siraj-ul-Uloom, untuk menjadi tuan rumah perayaan tersebut.

Menanggapi artikel tersebut, pengacara militer mengajukan kasus terhadap platform berita, menyebut berita itu “tidak berdasar”.

“ Tentara bersikeras bahwa kami harus melakukannya dan meletakkan spanduk sekolah kami di depan. Namun, kami tidak setuju. Tetapi mereka bersikeras bahwa kami harus melakukannya. Kami berada di bawah tekanan, ”pendiri sekolah tersebut, Mohammed Yusuf Mantoo, seperti dikutip oleh Kashmir Walla.

Dia menambahkan bahwa tentara telah mengejarnya untuk “memegang fungsi ini selama sebulan terakhir.”

Fahad Shah, pemimpin redaksi Kashmir Walla, mengatakan kepada Arab News: “Kami melaporkan cerita tersebut berdasarkan akun ketua-pendiri, yang kemudian mencabut pernyataannya dalam sebuah surat yang diklaim. Kami mendukung cerita kami dan akan memberikan bukti yang relevan di pengadilan jika dan bila diperlukan. ”

Dia mengatakan, pengajuan kasus oleh tentara adalah upaya untuk “mengkriminalisasi” pelaporan. “Ini bukan kasus pertama terhadap kami. Ini telah menjadi model untuk mengintimidasi jurnalis dan membungkam wartawan yang tidak berani melanggar aturan pemerintah. ”

Pada bulan November, Shah ditahan dan diinterogasi selama empat jam tentang pekerjaannya, dan pada bulan April sejumlah jurnalis lainnya didakwa.

“Pemerintah mendakwa jurnalis di bawah undang-undang anti-teror karena mengungkapkan pendapat mereka di media sosial – sekarang, mereka juga mengkriminalisasi pemberitaan. Dengan berlalunya hari, menjadi semakin sulit untuk melaporkan fakta di Kashmir, ”tambah Shah.

Juru bicara militer Rajesh Kalia, dan inspektur jenderal polisi, Vijay Kumar, keduanya tidak dapat dimintai komentar.

Outlet media di Kashmir mendapat tekanan yang meningkat menyusul perubahan dalam status konstitusional wilayah dengan pencabutan status otonomi khususnya pada Agustus 2019. Wilayah sengketa Kashmir menghadapi beberapa pembatasan baru ketika New Delhi membatalkan Pasal 370 dan 35A dari Undang-Undang tersebut. konstitusi, yang memberikan otonomi kepada daerah.

Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa juga membagi negara bagian menjadi dua unit yang dikelola secara federal – Wilayah Persatuan Ladakh dan Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir. Langkah itu diikuti dengan tindakan keras terhadap aktivitas politik, penangkapan massal ratusan pemimpin politik dan aktivis, dan penguncian total wilayah tersebut.

Tahun lalu, otoritas Kashmir memperkenalkan Kebijakan Media baru 2020 yang memberikan wewenang kepada pejabat Direktorat Informasi dan Hubungan Publikasi (DIPR) untuk “memeriksa” konten media dan menilai apakah itu “palsu”, “tidak etis”, atau “anti-nasional”.

Analis politik yang berbasis di Srinagar, Gowhar Geelani, yang didakwa oleh polisi setempat tahun lalu karena memposting di media sosial, mengatakan kepada Arab News: “Portal web seperti Kashmir Walla telah melakukan beberapa pekerjaan luar biasa terlepas dari berbagai tarikan dan tekanan, terutama sejak Agustus 2019.”

Dia mengatakan bahwa di Kashmir “penyensoran telah dinormalisasi” dan jurnalis berjalan di atas “ujung pisau cukur” mencoba melakukan pekerjaan mereka.

“Menjadi jurnalis tidak mudah di masa sekarang. Banyak yang menghadapi tekanan dari keluarga mereka untuk keluar dari jurnalisme karena di tempat seperti Kashmir, setiap kata yang Anda tulis atau setiap kalimat yang Anda siarkan memiliki biaya, ”tambahnya.

Pada bulan Oktober, kantor surat kabar berbahasa Inggris tertua di Kashmir, Kashmir Times, disegel di Srinagar.

“Melakukan jurnalisme menjadi sulit di Kashmir,” kata Ishfaq Tantry, sekretaris jenderal Kashmir Press Club, kepada Arab News.

“Pendaftaran kasus terhadap surat kabar sepertinya jurnalisme adalah kejahatan di Kashmir. Ketika pedang digantung di atas kepala dalam bentuk pelecehan hukum, maka Anda akan berpikir dua kali sebelum mengajukan cerita, ”kata Tantry.

Pejabat dari Editors Guild of India menggambarkan suasana media di Kashmir sebagai upaya “untuk mengontrol narasi.”

Sekretaris Persekutuan, Sanjay Kapoor, mengatakan kepada Arab News: “Sejak Agustus 2019, negara dan badan keamanannya sangat bersemangat dalam mengontrol narasi tentang bagaimana kehidupan telah kembali normal, dan tidak ada perlawanan dari masyarakat setempat.

“Tragisnya, pelajaran Kashmir tentang media diterapkan ke seluruh Kashmir dalam hal mengelola media.”

Namun, BJP mengatakan bahwa media harus “nasionalis” dan menunjukkan “suasana positif yang sedang berkembang”.

Juru bicara BJP di Kashmir, Manzoor Bhat, mengatakan kepada Arab News: “Jika Anda adalah surat kabar nasionalis, lalu mengapa Anda menentang kegiatan nasionalis di depan dunia?

“Jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi. Jika suasana positif berlaku di negara bagian, kami harus mencoba menggambarkannya, “kata Bhat, menambahkan bahwa warga Kashmir ingin hidup damai setelah pencabutan Pasal 370.” Jika suasananya berubah, mengapa kami harus mengedepankan negatif sesuatu?” – AN

Editor: Erank

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed