oleh

IUP di Sulteng Tapi Nambang di Konut Sultra, HN : Kecam Aktifitas PT NPM

TOPIKterkini.com – KONUT | Aktifìtas pertambangan nikel oleh PT. Nusajaya Persadatama Mandiri (NPM) di Wilayah Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut) menuai sorotan keras dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bukan tanpa sebab, kecaman tersebut di lontarkan lantaran aktifitas PT. NPM yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujar Direktur Ampuh Sultra Hendro Nilopa (HN), (14/04/2021).

Hendro Nilopa mengatakan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT. NPM sebagaimana terdaftar dalam database Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) serta Geo Portal (One Map) Minerba berlokasi di Desa Maratape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“IUPnya ada dan terdaftar di dalam Database Dirjen Minerba, yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulteng dan bukan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra),” ungkap aktivis asal Konawe Utara.

Lanjutnya, berdasarkan informasi di lapangan PT. NPM justru di duga tengah asyik melangsungkan aktifitas penambangan di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara.

“IUP nya di Sulawesi Tengah tapi mereka (PT. NPM) justru di duga asyik menambang di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Ini kan wilayah sultra,” terang HN.

Selain di duga melakukan penambangan ilegal. PT. NPM juga di duga telah melakukan pencemaran sungai matarappe. Hal itu terlihat dari dokumentasi yang di himpun pihaknya melalui rekaman video yang memperlihatkan sungai matarappe saat ini telah menjadi kering.

“PT. NPM ini sudah di luar batas kewajaran, bukan hanya nampang tanpa izin di Sultra, mereka juga di duga kuat telah merusak sungai matarappe yang sekarang ini sudah tidak terlihat lagi seperti sungai akibat pencemaran,” kesalnya.

Olehnya itu, Ampuh Sultra ‘mewarning’ jika pihak PT. NPM masih leluasa melakukan aktifitas diwilayah sulawesi tenggara tanpa ada penindakan dari aparat penegak hukum (APH) di Sultra, maka pihaknya akan melaporkan kasus dugaan ilegal mining dan dugaan pengrusakan lingkungan PT. NPM ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

“Jika masih ada penegak hukum di Bumi Anoa ini, maka segera selidiki dan proses hukum pimpinan PT. NPM atas dugaan kejahatan pertambangan di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Konawe Utara. Kalau tidak maka kasus ini akan kami adukan langsung ke Pusat,” tutupnya.

Laporan : Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed