oleh

Gelar Aksi, Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Korban PT. OSS Desak Presiden Jokowi Copot Luhut

TOPIKTERKINI.COM – KONAWE UTARA | Debu batu bara yang terus menghantui masyarakat lingkar industri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga berasal dari PT. Obisidian Stainlees Steel ( OSS ) dan PT. Virtue Dragon Nickel Industri ( VDNI ) yang berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sultra semakin mengundang perhatian banyak pihak.

Hari ini ratusan massa aksi demontrasi yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Korban ( AMK ) PT. OSS mendatangi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sultra, Senin 03/ 05/ 2021

Aksi demonstrasi yang berawal di perempatan lampu lalulintas ( Traffic Light ) tugu religi eks Musabaqoh Tilawatil Qur’ an ( MTQ ), kemudian berlanjut di kantor DLH dan berakhir di kantor DPRD Provinsi Sultra.

Dalam pernyataan sikapnya AMK PT. OSS dan PT. VDNI mendesak DLH untuk mengevaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Amdal ) serta membuka informasi Masterplan PT. OSS dan VDNI.

Tak hanya itu massa aksi juga mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk segera memanggil Gubernur Sultra H. Alimazi, SH, DLH, pimpinan PT. OSS dan PT. VDNI, Pemerintah Kecamatan Motui, dan Pemerintah Desa untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP ).

Selanjutnya ratusan massa aksi tersebut juga mendesak DPRD Provinsi Sultra segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terkait debu batu bara dan limbah industri yang di duga berasal Dari PT
OSS dan PT. VDNI yang juga menimbulkan kerugian berupa tercemarnya tambak nelayan lingkar industri.

Dalam orasinya Iksan Binsar selaku Koordinator Lapangan ( Koorlap ) menyampaikan ” kehadiran kami hari ini di kantor DLH dan DPRD Provinsi sultra semata mempertanyakan bagaimana kemudian intansi pemerintah membiarkan kejahatan lingkungan terjadi di Kecamatan Motui “.

Demonstran tersebut juga mendesak DPRD Provinsi untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo agar segera mencopot Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia yang dinilai gagal melahirkan investasi yang sehat yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Masih dalam orasinya Iksan Binsar ” investasi yang sedang berjalan di PT. OSS dan PT. VDNI juga masih garis tanggung jawab Luhut Binsar Pandjaitan selaku menko maritim dan investasi yang masih dalam pantauannya, yang kami nilai gagal melahirkan investasi sehat, sehingga kami anggap perlu untuk Presiden H. Joko Widodo untuk mencopot dari jabatannya “.

Foto : Kadis DLH Provinsi Sultra Saat Menanda Tangani Pernyataan Bersama
Foto : Kadis DLH Provinsi Sultra Saat Menanda Tangani Pernyataan Bersama

Kepala DLH yang menemui massa aksi selanjutnya menanda tangani pernyataan yang dibuat bersama demonstran terkait kesiapannya membuka informasi mengenai Amdal Dan Masterplan PT. OSS serta PT. VDNI pada saat RDP nantinya yang telah dijadwalkan Senin ( 24/ 05/ 2021) nantinya, dan bahkan dirinya siap mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Kadis DLH jika tidak menepati janjinya.

Demonstran yang semula sempat ricuh dengan aksi kejar – kejaran dan saling dorong dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian di kantor DPRD provinsi, sesaat segera kondusif setelah mereka ditemui oleh Anggota salah satu anggota DPRD Provinsi Sultra Komisi III Suwandi, S.Sos.

Laporan : Endran Lahuku

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed