oleh

Pemutusan Kontrak PT GTI Harusnya Jadi Prioritas Pemprov NTB

Topikterkini.com. MATARAM : Saya cukup kaget mendengar ternyata Surat Keputusan (SK) Pemutusan kontrak PT GTI belum di buat secara resmi oleh Gubernur. Yang malah lebih mengherankan lagi SK itu tidak pernah nyampai ke GTI, malah masih menjadi draft yg justru mengendap tidak jelas di pengacara pemprov.

Apa yang menjadi pertimbangan dan apa pula yang membebani gubernur atau para pembantunya untuk bersikap tegas dengan menerbitkan surat keputusan resmi pemutusan kontrak GTI.?!

Tidak cukupkah bukti empiris dan fakta lapangan bahwa perusahaan ini sangat sangat lah ingkar (wan prestasi), dan jelas merugikan negara triliunan rupiah. Kemudian tidak kah pula para pemangku amanah di pemprov atau siapapun pemerintah ini melihat betapa ruginya daerah, rakyat dengan cengkraman kontrak GTI selama lebih dari dua dekade ini?.

Dari awal, sebagai rakyat asli Gumi Dayan Gunung (Lombok Utara), tempat tanah yang dikelola GTI dan kebetulan juga seorang anggota dewan Udayana, saya sangat senang bahkan mungkin pertama yang mengapresiasi langkah gubernur memutus kontrak GTI. Sampai sekarang pun masih kita hargai kebijakan tegas itu. “Namun ternyata itu masih sebatas sweet lips aja,”.

Baru tau, ternyata masih sebatas draft. Draft keputusan yang masih pula menunggu pemeriksaan dan kajian pihak pengacara yang makin menggantung.

Saya merasa geli, membaca komentar Kabiro Hukum NTB (di media) yang menyebutkan draft itu lambat atau terlambat di susun kemudian jadi lambat di serahkan ke Kejati. Begitu juga membaca pernyataan Sekda NTB yang mengatakan, “tidak bisa menyenangkan semua orang, dalam hal pemutusan GTI,”. “Ini sungguh ironis, bahkan memperlihatkan pemprov kurang resource hanya untuk membuat sebuah keputusan atau dugaan setengah hati dan terlalu takut berlaku tegas terhadap mereka yang melanggar aturan.

Pemprov sejatinya harus memprioritaskan penyelesaian putus kontak PT GTI. Sebab itu akan menjadi tonggak sejarah penegakan aturan dan mengembalikan Marwah gubernur atau pemprov dalam konteks Good And Clean Government.

Ini juga guna menunjukkan ketegasan dan wibawa pemerintah. Sekda atau Gubernur memang tidaklah bisa menyenangkan semua pihak dengan langkah dan kebijakan tegas nya, namun kalaupun mesti membuat satu pihak senang, yaa harus menyenangkan rakyat yang udah puluhan tahun menderita akibat kapitalisme konsorsium. “Kalo itu dapat terwujud, maka akan tercatat tinta emas dalam sejarah dan selamat dunia akhirat,”.

Saya dan fraksi saya di legislatif termasuk rakyat di Lombok utara tentu nya sekali lagi berharap Pemprov segara mengesahkan SK pemutusan kontrak GTI sesegera mungkin, sebab dengan legal standing itu dapat dilakukan rekonstruksi penataan aset triliunan pemprov NTB yang selama ini terbiarkan sia sia.

Terakhir, kita juga berharap para pengacara pemprov (Kejati) segera menyimpulkan kajian draft SK tersebut sebagai legitimasi tindakan penegakan aturan di bumi NTB. “Jangan lah digantung dan dan sepelekan hal ini, agar kita terhindar dari fitnah dan tudingan main mata dengan perusahaan,”.

Sekali lagi, pemerintah provinsi NTB tidak punya kerugian apapun atau ancaman hukum berat jika kebijakan nya benar sesuai aturan dan pantas berdasarkan kedaulatan rakyat dan secara “Ke Indonesia Raya an,”.
Tutup
Sudirsah Sujanto
Anggota Fraksi PARTAI Gerindra DPRD NTB.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed