oleh

DPD GMNI Sumut beri uluran tangan pembangunan masjid

TOPIKTERKINI-DESA PANIGORAN-Tepat pada bulan suci ramadhan 1442 Hijriyah, DPD GMNI Sumut memberikan perhatian dengan memyalurkan bantuan berupa sumbangan fasilitas MCK (Toilet) dan semen kepada masjid Ar-Rahman yang terletak di Reformasi Desa Panigoran Kecamatan Aek Kuo. Wilayah yang merupakan daerah konflik agraria dengan PT. Smart TBK. Kegiatan Bakti Sosial ini di liput pada Jumat (07/05/2021), di hadiri oleh ketua DPD GMNI Sumut, Paulus P. Gulo,S.H. untuk menyerahkan secara langsung kepada pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid).

Dalam penyampaiannya Paulus mengatakan “Bulan suci ramadhan ini, kita dari DPD GMNI Sumut selalu mempererat tali silahturahmi kepada masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan ideologi dari pada organisasi GMNI dan sekaligus implementasi dari kepedulian terhadap masyarakat. Karena kader GMNI sejatinya selalu berjuang bersama rakyat”.

“Untuk itu dengan daya seadanya GMNI ikut serta bergontong royong dan berjuang, serta menyumbangkan beberapa hal yang berisafat membangun untuk desa ini, seperti halnya kebutuhan MCK di Mesjid Ar-Rahman”. Imbuhnya.

Disisi lain masyarakat sangat antusias menerima dari pada tali kasih silahturahmi yang di berikan oleh DPD GMNI Sumut dan juga sebagian dari pada masyarakat bergotong royong dalam hal pekerjaan fasilitas dari pada masjid. Harapan dari pada Ketua GMNI Sumut Paulus mengatakan semoga ada tangan-tangan yang bisa mengulurkan kasih untuk kemajuan dari pada masyarakat Desa Panigoran.

Paulus: Dalam bulan yang penuh dengan rahmat ini DPD GMNI Sumut sangat berharap penuh dalam konflik agraria bisa segera terselsaikan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, yang mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya apa yang di kemukakan oleh Jokowi-JK melalui Nawa Cita di tahun 2017 lalu yang hendaknya mampu mejawab persoalan tersebut melalui kebijakan reforma agraria, ditarget 9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi. Sangat jauh dengan harapan masyarakat. Pasalnya pasca dikeluarkannya Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 terjadi pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi yang ditarget seluas 4,5 juta Ha. Padahal terdapat klausul yang mengegaskan bahwa menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.(Kris.H)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed