oleh

SPKDPS Minta Pemerintah Pusat Segera Merespon GERAM KEPTON Terkait Pemekaran Provinsi Sultra

SPKDPS : Pemerintah Pusat Dimohon Segera Merespon GERAM KEPTON, Sebagai Wujud Tanggung Jawab “Sejarah” Berdirinya NKRI. Demi Lebih Kokohnya Nuansa Kekeluargaan Dalam Bingkai Kenusantaraan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

TOPIKTERKINI.COM – BUTON: Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si (MSY) Ketua Solidaritas Pemuda Kepton Diperantauan Pulau Sumatera (SPKDPS) minta Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia, segera menanggapi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan nuansa Kekeluargaan Kenusantaraan-Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton (GERAM KEPTON) di wilayah Kepulauan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara meminta mekar dari Provinsi Sulawesi Tenggara meniadi daerah otonomi baru (DOB), Provinsi Kepulauan Buton.

Mukmin Syarifuddin menyatakan, “keinginan masyarakat Kepton yang disuarakan kembali melalui GERAM KEPTON dengan Pembacaan Maklumat Sultan Buton, tanggal 25 Mei 2021 beberapa hari lalu, harus dimaknai oleh pemerintah pusat sebagai kejadian yang memiliki makna dan nilai serta pesan penting untuk lebih baiknya bangsa dan negara Indonesia yang telah menyatu dalam hati sanubari kita masing-masing sebagai warga Negara Indonesia .

MSY menambahkan “hal ini sesuai dengan penempatan pada sila pertama Pancasila, sebagai Bangsa yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Yakni, kejadian apapun pasti atas izin Tuhan Yang Maha Esa, dan dibaliknya jika dapat menemukan hikmahnya, pastilah ada kebaikan, solusi atas situasi apapun yang sementara terjadi”.

MSY menegaskan, “sesuai yang dialami, dirasakan langsung disebagian wilayah Indonesia dari Indonesia Timur yakni di Maluku sebagai Dosen disalah satu universitas, lalu kewilayah bagian Indonesia Barat dengan tinggal diwilayah Aceh. Dari pendalamannya tentang kenusantaraan. Salah satu semangat yang membuat NKRI dahulu mudah konsolidasikan, diterima setiap komponen masyarakat/bangsa dipersatukan oleh para pendiri Bangsa. Yakni kesadaran atas pengetahuan ikatan kekerabatan-kekeluargaan
“geososiokultural”, yang menyatu dalam satu jiwa, bahkan setiap helaan nafas setip manusia di Nusantara ini. Sehingga apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di ujung timur, dirasakan nyata yang ada di ujung Barat Nusantara”, jelas MSY Via Video Call WA sembari mengisap sebatang rokok.

Bahkan MSY mempertergas, menurutnya, dari seluruh gerakan semangat yang lahir diwaktu NKRI didirikan. Inti pendorong dan pemahaman yang ada setiap pejuang diwaktu itu, ikatan pemersatunya yakni “Tauhid”.

Kesadaran dan pemahaman atas tauhid inilah sehingga setiap pejuang di waktu itu bergerak totalitas dalam memerdekakan, menyatukan NKRI, papar MSY.

“Pemahaman dan kesadaran atas Tauhid ini, yakni demi menyelamatkan jiwa manusia, memerdekakan manusia, maka segala kepentingan pribadi dan golongan ditanggalkan. Hal ini ditunjukkan oleh Sultan Buton saat dahulu menyatakan bergabung dengan NKRI, tanpa membuat situasi yang mengkhawatirkan bagi bangsa dan negara saat itu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh sebagian para pembicara di saat GERAM KEPTON, tanggal 25 Mei 2021 lalu di Kota Bau-Bau.

Mukmin Syarifuddin sapaan akrab oleh media MSY dengan santai menyampaikan “demi terjalinnya jiwa persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke secara utuh dan menyeluruh tanpa ada sekat-perbedaan- MSY berharap agar pemerintah pusat dapat melihat secara utuh dan menyeluruh Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton di Provinsi Sulawesi tenggara, yang menginginkan Wilayah Kepton menjadi daerah otonomi baru yakni Provinsi Kepulauan Buton.

Mukmin meyakini, alasan pemberlakuan moratorium dari pemerintah pusat memiliki pertimbangan yang tidak sekedar untuk menghambat niatan dan keinginan warga negara untuk meminta mekar dan berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru.

MSY menambahkan, “Pengecualian Moratorium tentang usulan pemekaran daerah bisa saja diberlakukan terhadap daerah tertentu yang memiliki nilai history dan lain sebagainya. Apakah potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya.

Pemerintah Pusat jika mengetahui dan meyakini suatu daerah, misalkan Kepulauan Buton, apabila dimekarkan menjadi daerah otonomi baru akan memberikan dampak positif secara komprehensif dan menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara atas kejadian dan situasi berbangsa saat sekarang ini, bahkan yang akan datang. Maka Moratorium bisa dikesampingkan.

Menurut MSY, tentu kajian secara teknis atas pemekaran daerah otonomi baru pemerintah pusat tidak melihat secara parsial tetapi akan mengamati dan mendalami dari berbagai aspek, baik aspek teknis sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam peraturan yang ada, maupun aspek non teknis, (nilai-nilai tertentu) kadangkala keberadaannya melebihi aspek teknis/formal-aturan.

Oleh karena itu semua, sebagai warga negara Mukmin berharap, “apa yang telah di dikumandangkan GERAM KEPTON sudah sepatutnya dan sepantasnya pemerintah pusat melihat secara utuh dan menyeluruh. Sekedar mengingatkan, sebagai bahan renungan bersama. Masyarakat di Wilayah Kesultanan Buton (KEPTON) yang semenjak Nusantara didirikan dan dipersatukan dalam bingkai NKRI, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membuat situasi berbangsa dan bernegara terganggu. Itu memberi makna dan dapat di artikan, bahwa kesadaran Esensi berbangsa dan bernegara terbukti nyata”, tegas MSY.

MSY, mempertegas “sebagaimana sikap Sultan Buton saat menyatakan wilayah kesultanan Buton bergabung dengan NKRI itu adalah simbol kesadaran tertinggi atas masyarakat kepulauan Buton tentang esensi pembentukan penyatuan NKRI.

Hari ini pun MSY menilai “gerakan masyarakat kepulauan Buton yang menyuarakan pemekaran provinsi Kepulauan Buton adalah dorongan yang yang luhur atas keinginan untuk berkontribusi penuh membantu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai aspek, baik aspek pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya demi memberi solusi atas situasi berbangsa dan bernegara di masa sekarang-terlebih lagi di masa yang akan datang”.

Pemahaman MSY tentang hal yang disampaikan tentu tidak sekedar lahir begitu saja tetapi proses yang lama sebagai bagian dari masyarakat Buton, Generasi Muda Buton-Asli Buton yang melakukan pendalaman tentang esensi bernegara dari aspek geo-sosiokultural secara nyata dan langsung, menjadikan MSY sadar akan esensi keberadaan setiap wilayah atau daerah yang dipisahkan oleh lautan yang disebut dengan pulau-pulau.

Olehnya itu dengan keberadaan salah satu daerah wisata yang disebut Wakatobi bagian dari wilayah kepulauan Buton merupakan kenyataan atas apa yang dipaparkan oleh MSY, bahwa apabila kepulauan Buton dimekarkan menjadi daerah otonom dapat memberi kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aspek-aspek lainnya MSY meyakini “apabila negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat memberi kesempatan Kepton dimekarkan menjadi daerah otonomi prvinsi baru. Akan berdiri satu pilar penyangga Negara, yang berdikari berdaulat sebagai kedaulatan Kesultanan Buton di masa yang lampau menopang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di akhir pernyataannya, Ketua SPKDPS berharap agar identitas peradaban, keadaban, kedaulatan Kesultanan Buton sebagaimana daerah lain yang dahulu memiliki identitas peradaban Kesultanan yang sama, telah diberikan haknya bahkan diberi hak istimewa. Semoga negara (pemerintah pusat) kembali mengokohkan pondasi-pilar berdirinya- menyatunya NKRI. Dengan memekarkan kepulauan Buton menjadi daerah otonomi provinsi baru. Provinsi Kepulauan Buton- Untuk NKRI tercinta, Tutup MSY

Lapora: Jean Arsat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed