oleh

TPL diduga Rampas Tanah Adat, DPD GMNI Sumut: ini Masalah HAM

TOPIKTERKINI-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Iindonesia (GMNI) Sumatera Utara, Bung Paulus P. Gulo S. H. mengecam perlakuan PT. TPL Tbk. yang mengakibatkan masyarakat kehilangan tanah adat dan mengalami cedera yang serius, Medan, Jumat (28/5/2021).

“Ini sangat nyata melanggar hak azasi manusia, kejadian ini cukup serius sehingga membuat masyarakat menjadi korban dari pada feodalisme modern,” ungkap Paulus.

Kejadian bentrok antara warga adat Natumingka, di kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan Pekerja perusahaan Perkebunan kayu, PT. Toba Pulp Lestari (TPL), berawal dari ratusan petugas keamanan dan karyawan PT. TPL datang ke lahan tersebut sambil membawa truk penuh dengan bibit Eukaliptus untuk ditanami di tanah tersebut.

Akan tetapi, masyarakat menolak lahan itu untuk ditanami bibit Eukaliptus serta membantah klaim sebagai tanah konsesi perusahaan yang berelasi dengan Sukanto Tanoto yang dinyatakan oleh PT. TPL, seluas 600 Ha.

Kericuhan yang terjadi mengakibatkan puluhan warga mengalami luka-luka.

Menurut Paulus, kejadian ini merupakan hal yang mengangkangi dari pada Hak Azasi Manusia (HAM) UU No.39 Tahun 1999, sebab yang dilakukan oleh Pihak PT. TPL merupakan tindak kekerasan terhadap masyarakat.

DPD GMNI Sumut menilai Tanah yang merupakan warisan leluhur dari pada masyarakat itu sendiri seharusnya terlindungi oleh UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.

Sesuai dengan Pasal 3 UUPA yang menjadi syarat-syarat hak ulayat sebagai landasan pengakuan hak ulayat pada pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945.

“Jika ditinjau dari segi hukumnya, PT. TPL sudah sangat menyalahi prosedur dengan mengklaim dengan catatan konsesi tanpa adanya mediasi sebelumnya terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan di lapangan”, cetusnya.

Lanjutnya lagi, pada penerapannya konsesi sangatlah dinilai buruk oleh DPD GMNI Sumut. Pasalnya, landasan kuat untuk menduduki tanah ulayat tidak diatur dalam perundang-undangan yang kuat, ditinjau dari Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan.

Masyarakat hukum adat sangatlah diakui keberadaannya dan tanah yang merupakan konflik tersebut benar merupakan milik rakyat, dibuktikan dengan adanya makam leluhur yang dibongkar paksa oleh PT. TPL Tbk.

Paulus meminta adanya tindak lanjut daripada Polda Sumut dan Gubernur terkait akan hal tersebut.

“Kita meminta kepada Gubernur Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk menindak lanjuti kejadian terhadap Perlakuan PT. TPL terhadap masyarakat Natumingka, karna sudah termasuk dalam kasus pidana kekerasan dan pelanggaran HAM,” Imbuhnya.

DPD GMNI Sumut berharap, sesuai dengan maklumat presiden yang mengancam mencabut ijin konsesi bagi perusahaan BUMN maupun Swasta yang berkonflik dan menyerahkan wilayah lahan jika sudah termasuk dalam wilayah kampung dan desa, bisa diterapkan dengan mencabut izin konsesi PT. TPL yang semena-mena dalam melakukan tindakan.

Terpisah, seorang civitas hukum Yunan Habibi, S.H.sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Semesta Berencana (KSB). Mengutuk keras tindakan penganiayaan dari pada PT. TPL terhadap masyarakat adat Natumingka, dalam mempertahankan tanah leluhurnya.

“Perjuangan masyarakat adat Natumingka, bukanlah tindakan kriminal. Mereka berangkat dari konstitusi negara ini, yang menjamin kehidupan semua warga negara tanpa kecuali, apa lagi jikalau ditinjau dari nilai-nilai pancasila, tentang sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” kata Yunan.

Menurutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.35/2012, telah menegaskan, hutan adat bukanlah hutan negara.

Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, tentang tata cara penatausahan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.

Permintaan tersebut ditandai dengan mengeluarkan beberapa pernyataan sikap. Pertama, keluarkan wilayah adat dari konsesi dan tutup permanen TPL, perusahaan perusak lingkungan di sekitar Danau Toba, sesuai dengan maklumat presiden tentang lahan konsesi yang memiliki permasalahan dengan masyarakat.

Kedua, hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat ketika mereka memperjuangkan hak. Serta, memberikan sanksi tegas kepada TPL atas perbuatannya.

“Kami meminta keadilan kepada pak presiden joko Widodo untuk bisa memberikan keadilan kepada kami atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. TPL terhadap masyarakat Natumingka dan mengembalikan tanah adat kami sesuai dengan putusan dari pada pak presiden tentang konsesi”. Cetus salah seorang warga yang ikut tanahnya pada konsesi, kepada awak media. (Krismon Hulu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed