oleh

Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Dompu Kader dan Pengurus Partai Wajib Faham Sejarah.

Topikterkini.com Mataram : Terkait Dinamika partai politik yang saat ini menerpa partai Berkarya yang Nakhodai HMP, ketua DPD Partai Berkarya kabupaten Dompu Ilham Yahyu menyampaikan bahwa berpolitik itu harus bercermin dari sejarah, bagaimana dan darimana asal muasalnya kita berpolitik. Selanjutnya acuan berpolitik itu adalah konstitusional yaitu konstitusi yang menjadi dasar lahirnya suatu Parpol yaitu UUD 45, UU Parpol, UU Pemilu, UU MD3 dan Peraturan Perundangan lainnya  yang mengatur secara teknis tentang hak dan kewajiban partai politik yang dilantik atas nama Partai Berkarya di lembaga DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mewakili konstituen sebagai pemilih dan pemilik suara dalam melahirkan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan kelangsungan demokrasi dan kehidupan parpol secara bermartabat. Hal yang mendasar yang dialami Partai Berkarya adalah Persoalan hukum sengketa hukum atas Dugaan Kudeta Eksistensi Partai Berkarya yang saat ini sedang dlm Peradilan TUN tingkat Banding dalam posisi Menang, yang pasti kita sedang menunggu dan tunduk pada Kepastian Hukum yang final mengikat dan atau SK Kemenkumham RI, Ungkapnya.

Terkait persoalan yang sedang dihadapi kader dan pengurus Partai Berkarya di daerah, Ilham mengatakan bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa dari sisi  sejarah kami ini kader partai Berkarya konsisten pada sejarah dan loyalitas pada  pimpinan Hutomo Mandala Putra HMP beliau semula sebagai pembina, lalu dalam proses politik ketika partai ini menjelang menjadi peserta pemilu beliau dimandatkan oleh kader-kader partai serta struktur pengurus partai Berkarya menjadi ketua umum, kemudian mendaftar menjadi Partai politik yang diikuti oleh penilaian administrasi dan dinyatakan lolos, dan mengikuti proses verifikasi disemua tingkatan lolos sehingga ahirnya menjadi peserta pemilu 2019. “Tuturnya” .

Sejalan dengan perkembangan dan fakta, lanjut  Ilham ketika hasil pemilu 2019 dinyatakan tidak lolos secara nasional sesuai ketentuan electoral threshold 4 porsen, tetapi ditingkat daerah Partai Berkarya mempunyai legitimasi karena memiliki anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya NTB ada 12 kursi. Maka dari sejarah itu menurut Ketua DPD Berkarya kabupaten Dompu ini lahir bahwa Partai Berkarya lahir dan tercatat dalam lembaran negara di lembaga Pemerintahan kemudian eksistensi partai yaitu perwakilan rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD itu dilantik sebagai wakil rakyat atas nama Partai Berkarya bukan Beringin Karya ” tegasnya”. Artinya “Secara konstitusi partai Berkarya terdaftar di kemenkumham, KPU, Bawaslu, dan masuk dalam lembaga pemerintahan di semua tingkatan dalam hal ini Kesbanglinkmas” ujar politisi yang berdarah aktivis Anti Korupsi.

Lanjut nya, berdasarkan hal itu maka seluruh anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota di NTB yang terpilih pada pemilu 20219 di lantik atas nama partai Berkarya, harus tunduk dan taat pada induk organisasi dan lembaga partai dan Kepemimpin Tommy Suharto, Jadi seluruh anggota dewan yang dilantik itu wajib menjalankan amanat visi misi partai Berkarya sebagai wakil rakyat yang menjadi pendukung dan konstituen partai Berkarya” ujar Ilham.

Oleh karenanya menurut Ilham kita kader dan pengurus partai Berkarya HMP tidak perlu buang energi mempersoalkan partai lain termasuk partai Beringin Karya, sikap yang saat ini kita kedepankan adalah bentuk loyalitas, sinergisitas selaku kader atau pendukung partai Berkarya dalam usaha mengamankan struktur partai di setiap tingkatan baik kabupaten kota, provinsi dan pusat.
Sebaliknya adapun terkait dengan persoalan sengketa hukum partai  yang  bermula dari dinamika dan berujung pada konflik hukum partai Berkarya hal itu sudah masuk dalam ranah hukum yang sedang diperjuangkan oleh DPP dan Tim Hukum, “paparnya” .
Namun demikian seluruh kader dan konstituen serta publik wajib mengetahui akar konflik tersebut maka masuk yang masuk ranah hukum dalam hal di ini PTUN, dijelaskan Ilham bahwa ditingkat pertama PTUN telah mengeluarkan Amar Keputusan Memerintahkan kepada kemenkumham untuk menerbitkan kembali SK partai Berkarya yang dicabut, kata Ilham.

Dengan beberapa proses yang terjadi tersebut maka kami, kata ketua DPD ini akan tetap sepakat untuk mengawal hak konstitusional ini dan upaya dan langkah hukum pasca Keputusan Banding yang diajukan oleh partai Beringin Karya (Berkarya).
“Kami menghargai upaya dan langkah hukum dari partai Beringin Karya (Berkarya)” semoga bisa menjadi pembelajaran politik dan hukum dalam mendewasakan Integritas berbangsa dan bernegara “tuturnya nyeleneh”.

Adapun terkait dengan masalah yang terjadi di di daerah terutama di NTB bahwa ada oknum partai lain yang mengatas namakan Berkarya ? Ilham menjelaskan bahawa ditingkat daerah juga berdampak atas konflik dan sengketa ini, dimana oknum partai Beringin Karya (Berkarya) memoles dan mengotak atik nama partai  seolah-olah Partai Berkarya identik atau sama dengan Partai Beringin Karya, seperti seorang oknum yang nota bene kader partai  Beringin Karya yang konon pakar hukum dan penegak hukum ketika masuk dalam ruang politik dan karena “Kepentingan dan Ambisi” lalu mengorbankan Eksistensi Pengetahuan Hukum dan Integitasnya dengan melakukan tindakan yang  melanggar hukum dengan mengemas Beringin Karya seolah-olah Partai Berkarya, ini yang kami sesalkan dan persoalkan ditingkat daerah khususnya NTB, “ungkap Ilham”

Jadi kami sebagai kader Berkarya yang loyal dan konsisten dan pendukung partai Berkarya sangat menentang hal tersebut. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan DPW mengenai persoalan ini di NTB, apakah melakukan upaya atau langkah hukum kami masih melakukan diskusi internal, sambil menunggu hasil keputusan hukum dan Pencabutan SK Beringin Karya. “Tutup Ilham”.

Tim Liputan: Saeful

Komentar

News Feed