oleh

6 Lembaga Anti Korupsi Meminta Kejati Sultra, Segera Lakukan Penahanan Tersangka Kasus Dishub

TOPIKterkini.com – KENDARI | Sebanyak 6 (enam) lembaga anti korupsi Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk segera melakukan penahanan terhadap kedua tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Sultra, saat menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 28 Juni 2021.

“Konsorsium lembaga anti korupsi yang terdiri dari lembaga pemerhati masyarakat (LPM), gerakan muda nusantara (Gema Nusa), kesatuan pembela rakyat (KPR), gerakan militansi pemuda sosialis (GMPS), gerakan aktivis tanah air (Getah), koalisi gerakan pemuda dan mahasiswa (KGPM)”.

Konsorsium anti korupsi Sultra, menilai Kejati Sultra belum mampu menuntaskan kasus tindak pidana korupsi pada proyek Studi Rekayasa Lalu Lintas (Lalin) di Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun anggaran 2017 lalu dengan kerugian negara kurang lebih Rp1,1 Miliar.

Pelaksanaan proyek tersebut Dishub Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO).

Diketahui, kasus ini mulai terkuak pada pertengahan tahun 2020 dan tanggal 19 Maret 2021 Kejati Sultra telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka. Kedua tersangka itu adalah berinisial HH (Kepala Dinas) Perhubungan Sultra dan MN dari LPPM UHO.

“Namun, bukannya ditahan di rumah tahanan atas nama kewenangan penyidik Kejati Sultra dan kedua tersangka itu hanya menjalani tahanan kota sejak 1 April 2021. Bahkan, masa tahanan kota oleh kedua tersangka itu terus diperpanjang yang hingga saat ini sudah menjelang 3 (tiga) bulan”.

Dalam aksinya Ados, lembaga anti korupsi mendesak dan meminta Kejati Sultra agar tidak melakukan perpanjangan tahanan kota terhadap dua tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi rekayasa lalu lintas di wakatobi.

Lanjutnya, meminta Kejati Sultra agar mempertimbangkan atas status tahanan kota yang dikeluarkan di kenakan salah satu tersangka masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas dan tidak menuntut kemudian akan terjadi kedua kalinya.

“Konsorsium lembaga anti korupsi meminta Kejati Sultra agar segera memasukkan kedua tersangka ke tahanan,” ungkap Ados.

Ironisnya lagi, tersangka HH itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra dan masih mengelola berbagai kegiatan sampai saat ini. Hal inilah yang dinilai ada perlakuan khusus atau istimewa terhadap kedua tersangka dibandingkan dengan tersangka pada kasus-kasus lain.

“Yang jadi sangat ironis terkait dengan penetapan status tahanan kota kepada kedua tersangka dugaan tindak pidana korupsi studi rekayasa lalu lintas di Wakatobi dan salah satu tersangka itu sampai hari ini masih aktif sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara,” terang Ados.

Sementara itu, Kepala Seksi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Bidang Intelijen, Fadly A Safaa, yang mewakili Kasi Penkum Kejati Sultra saat ditemui awak media usai menerima aspirasi dari Konsorsium Lembaga Anti Korupsi Sultra mengatakan, bahwa proses penanganan perkara ini masih tetap berjalan dan saat ini masih dalam tahap perampungan berkas perkara.

“Masih penyidikan dalam proses perampungan berkas perkara dan akan ada proses tahap penuntutan, jadi dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum dan kemudian dari penuntut umum nanti dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan”, kata Fadly A Safaa.

Terkait dengan status tahanan kota. kata Fadly, ini adalah bagian dari strategi untuk menghindari jangan sampai tersangka melakukan pra peradilan dan ketika penyidik menganggap buktinya sudah lengkap maka akan segera melakukan tindakan. Dan ia juga membantah bahwa dalam kasus ini Kejati Sultra tidak sama sekali mengistimewakan tersangka.

“Jadi saya kira tidak ada tanda kutib yang di istimewakan, buktinya kedua orang ini dijadikan tersangka oleh penyidik, mengenai penahanan kota bagian dari strategi, ketika berkas perkara ini sudah lengkap maka upaya apapun yang dilakukan tersangka pasti bisa kami counter,” pungkasnya. (Tim)

Komentar

News Feed