oleh

Buka Bimtek BPD, Wabup Buol: Peran BPD sangat Kuat di Rana Sosial Politik di Desa

Topikterkini.com.Buol – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting.

Ia menjelaskan, penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD telah tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri RI No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

“Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” jelas Abdullah.

Dari tiga tugas itu, lanjut Abdullah, sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa dan akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Lebih dari itu, Abdullah menyebut BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD, dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

“BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa,” papar Abdullah.

Kepada Pak Camat Gadung, Abdullah Batalipu mengingatkan agar lain kali kalau mengadakan acara penting seperti ini menghadirkan pihak yang berwenang, yakni Kejaksaan dan Kepolisian setempat.

“Hal ini penting, sebagai fungsi pengawas penyelengaraan pembangunan dan pengelolaan Keuangan Negara yang ada di Pemerintahan Desa dan Kecamatan.”

Camat Gadung saat menyampaikan laporan acara mengatakan bahwa dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparat Desa khususnya (BPD) ini mengacu pada, Undang – undang Nomor enam (6) Tahun’ 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kemudian Perturan Daerah Nomor Dua Belas (12) Tahun 2018 Tentang BPD, dan hasil koordinasi dengan lintas Sektor Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan Gadung pada tanggal 29 Juli 2021.

Dari kegiatan ini diharap pembangunan desa dapat terlaksana melalui perencanaan yang tepat, sehingga terciptanya tata kelola administrasi desa yang efektif, efisien. Kemudian pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas tranparansi, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

“Saya selaku Ketua Satgas Kecamatan menyampaikan laporan bahwa situasi kasus Covid-19 di 11 desa se-Kecamatan Gadung mengalami penurunan yang sangat signifikan. Adapun jumlah terpapar positif sebanyak lima orang,” kata pak camat.
(Husni Sese)

Komentar

News Feed