oleh

LSM KASTA DPD LOBAR: POL PP Hanya Berani Dengan PKL

 

Topikterkini.com. Lombok Barat—LSM KASTA NTB DPD Lombok Barat datangi Kantor SAT POL-PP Lombok Barat menanyakan masalah langkah yang sudah dan yang akan dilakukan KASAT POL-PP Lombok Barat.

 

Sehingga pengurus yang datang pada audiensi kali ini sudah jenuh mendengar pernyataan KASAT POL-PP beberapa waktu lalu di media, karena terkesan sangat lemah dan terkesan tidak berani mengambil tindakan tegas kepada pihak AMM.

 

“Sudah jelas-jelas tanah itu merupakan aset PEMDA LOBAR yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM),”Ujar, Ketua DPD Kasta Lobar, Zulpan,Selasa,27/10/2021.

 

“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada saat ditemui dikantornya beberapa minggu yang lalu sudah meminta ketegasan dari Kasat POL-PP selaku lembaga penegak Perda untuk melakukan tindakan eksekusi (pengamanan aset) dimaksud, namun sampai dengan saat ini belum juga ada tindakan,” Kata,Zulfan.

 

“Sikap Pol  PP terkesan tidak berani mengambil langkah cepat untuk mengosongkan lahan aset AMM yang sudah jelas memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat,” Jelas,Zulpan.

“Dianggap masih sengketa atas surat perjanjian pinjam pakai maka harusnya di atas lahan itu tidak boleh ada aktifitas hingga menunggu hasil putusan Mahkamah, tapi pada faktanya AMM masih menyelenggarakan kegiatan, ” Ucapnya.

” POL-PP Jangan hanya berani tegas pada saat penertiban pedagang kaki lima saja tapi giliran orang-orang yang memiliki power justru terlihat lemah, POL-PP Harus bertindak tegas, jangan sampai Pol-PP terkesan tidak berani, jangan hanya tegas pada waktu penertiban PKL saja,” Tegasnya.

“Selain AMM, terkait persoalan salah satu Villa yang tidak berijin diwilayah meninting yang sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi,”Ujar,  Jajap Abdul Wahab Ketua DPC KASTA Batulayar.

Pasalnya sekitar tahun 2019 bangunan villa dimaksud sudah diseggel dan tidak diberikan ijin disebabkan bangunan tersebut dibangun diatas lahan sempadan pantai.

 

“Di tahun 2020 sudah dipertanyakan ke Dinas Perijinan dan saat itu pihak perijinan mengakui bahwa akan melakukan eksekusi dan menunggu tindakan dari Sat POL-PP namun hingga saat ini belum dilaksanakan, bangunan ini sudah di segel beberapa tahun lalu tapi tidak kunjung di eksekusi, kalau dipermasalahkan tidak ada anggaran untuk eksekusi ya tinggal suruh pengepul besi bekas untuk hancurkan dan kasi mereka besinya, selesai masalah”, ungkapnya.

“hal-hal yang sepele tidak dijadikan alasan untuk penegakan peraturan daerah,”Tutupnya.

 

Liputan: RiL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed