oleh

PHK tak kunjung tuntas, GSBI dan Buruh PT. Sari Makmur Tunggal Madiri Akan turun Aksi

TOPIKTERKINI/DELISERDANG-Kondisi Umum Perusahaan PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri adalah perusahaan perdagangan eksportir kopi. Sejak didirikan pada tahun 1995, perusahaan ini menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam Bisnis Ekport Komoditas Kopi dan sekaligus rempah-rempah seperti : Mace, Cengkeh, Cassia, Lada, Kakao, dan lain-lain. Pangsa pasar perusahaan yang beralamat di Jalan Kompos No. 110 A, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ini bisa terbilang cukup luas, diduga negara tujuan eksportnya yaitu : Jepang, Vietnam, India, Amerika Serikat, Belanda, Italia, Jerman, Inggris, Rusia, Singapura, Negara-negara Timur Tengah, dan Afrika. Dengan omset tahunan tercatat pada periode tahun 2019 mencapai Rp. 4,9 Triliun. (TOPMETRONEWS “Pemprov Sumut Sambut Optimis Eksport Kopi Tembus Rp. 4,9 Triliun Milik Sari Makmur”)

Bapak Suryo Pranoto bersama Istri Maria Gorethy selaku Owner PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri dan melalui anak perusahaan PT. Opal Coffee Indonesia, juga melakukan produksi olahan kopi dengan merek Opal Coffee. Merek Opal Coffee, cukup terkenal dan memiliki penikmat luas di tanah air. Diduga hampir seluruh hotel di Kota Medan menjadi konsumen penikmat kopi PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ekspansi juga dilakukan hingga ke Sydney – Australia. (CIKOPI.COM tanggal 21 Desember 2010 PT. Sari makmur Tunggal Mandiri)

Buruh Dirundung Malang di Usia Tua, Di PHK Sepihak dan Belum Terselesaikan
Seluas apapun pangsa pasarnya, sebesar apapun super profitnya, dan semulia apapun pujian-pujian dari penikmat kopi Opal Coffee, tentunya nama besar dan keuntungan besar yang didapat Owner PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri dan PT. Opal Coffee Indonesia yaitu Bapak Suryo Pranoto bersama Istri Maria Gorethy, tidak bisa begitu saja menihilkan dan melupakan peran besar atas tenaga dan kerja keras para ribuan buruh yang bekerja diperusahaan tersebut. Buruh-buruh perempuan yang umumnya sudah berumur 50 tahun keatas, dengan guratan keriput pada wajah dan tangannya sebagai bukti bahwa mereka telah bekerja keras dan telah bekerja cukup lama dengan usia kerja 20 tahun lebih.

Tetapi nasib buntung tak dapat di tolak. Pihak perusahaan melalui Bapak Kanna Dessen selaku Manager HRD, dengan mudahnya Memutus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap ratusan buruh dengan alasan Tidak Mencapai Target Kerja dan telah diberikan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 16 Juni 2021, Surat Peringatan kedua pada tanggal 20 Juni 2021 serta Surat Peringatan ketiga pada tanggal 04 Juli 2021. Atas dasar PHK dikarenakan tidak mencapai target kerja tersebut, sehingga mereka (para buruh) dilarang masuk kerja pada tanggal 20 Juli 2021.

Puluhan buruh Menolak PHK dengan menyampaikan aspirasi didepan gerbang dan halaman pabrik lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, yang kemudian diliput luas oleh awak media. Para buruh menuntut keadilan atas PHK dan Nilai Pesangon yang layak sesuai dengan peranserta dan pengabdian mereka selama bekerja di PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri yang berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dinilai sekedarnya saja merespon tuntutan buruh dan menggantinya dengan kompensasi PHK sepihak tanpa dasar objektif.

Tepatnya, disekitar awal bulan Oktober 2021, puluhan buruh menerima kompensasi PHK sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per orang yang ditawarkan perusahaan dengan masa kerja 25 tahun dan yang terendah dengan masa kerja 10 tahun. Akan tetapi dari puluhan buruh yang diberi kemudahan penyelesaian kompensasi PHK oleh pihak perusahaan, kenyataannya sebanyak 8 orang (6 orang diantaranya yang memberikan kuasa kepada DPD GSBI Sumatera Utara) tidak diberi Hak PHK-nya oleh pihak perusahaan sebelum menandatangani Surat Pernyataan Pribadi yang telah disiapkan perusahaan. Inti dari surat pernyataan tersebut sebagai berikut, “MENYATAKAN SECARA PRIBADI MENGAKU BERSALAH TELAH MELAKUKAN AKSI DIDEPAN PABRIK SEHINGGA MENGGANGGU PROSES PRODUKSI dan MENYEBARKAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, SERTA MEMINTA MAAF ATAS PERBUATAN TERSEBUT”. Tentu penyelesaian PHK seperti ini tidak dapat diterima ke-6 (enam) orang buruh, kuatir ada tuntutan hukum baik secara perdata karena perusahaan merasa rugi maupun secara pidana karena perusahaan merasa nama baiknya telah dicemar.

Rumit dan berlikunya harapan penyelesaian Hak PHK dari pihak perusahaan, sehingga ke-6 (enam) orang buruh tersebut, yang terdiri dari Saudari yang bernama : SITI HADIJAH SILABAN, Usia 51 tahun, Masa kerja 12 Tahun. TETTY HERAWATI PANGGABEAN, Usia 51 tahun, Masa kerja 16 Tahun. MESTI MARPAUNG, Usia 48 tahun, Masa kerja 19 Tahun. REHNA MANURUNG, Usia 41 Tahun, Masa kerja 23 Tahun. MASTA BUTAR-BUTAR, Usia 48 Tahun, Masa kerja 15 Tahun. SEDI ALAM Br SIHITE, Usia 55 Tahun, Masa kerja 21 Tahun, AKAN MELAKSANAKAN AKSI JALAN KAKI (LONGMARCH) SEJAUH 52 Km MENUJU KANTOR BUPATI DELI SERDANG DAN KANTOR DINAS TENAGA KERJA DELI SERDANG. Akan melakukan AKSI JALAN KAKI (Longmarch) sejauh 52 Km, sebagai bentuk perjuangan mengharapkan kepedulian dan keberpihakan hati nurani GUBERNUR SUMATERA UTARA, KAPOLDA SUMATERA UTARA, Cq. KAPOLRESTABES KOTA MEDAN yang dilalui, serta secara khusus BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG, Cq. KEPALA DINAS TENAGAKERJA DELI SERDANG yang dituju. Harapannya, agar kepala Pemerintahan dan Kepolisian yang disebutkan, dapat menindak tegas dan memaksa pihak PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri menyelesaiakan Hak PHK ke-6 (enam) orang buruh yang sesuai dengan Pengabdian dan Masa Kerjanya.

Pendapat Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Serikat Buruh Indonesia
DPD GSBI Sumatera Utara
GSBI sangat menyayangkan, bahwa ada pendapat salah satu Instansi Dinas Tenagakerja yang semestinya melakukan tufoksi pembinaan, pencegahan dan perlindungan serta kepastian hukum ketenagakerjaan terhadap buruh, malah justru MEMBENARKAN DASAR-DASAR SUBJEKTIF PHK SEPIHAK YANG DIPUTUSKAN PERUSAHAAN TERHADAP BURUH YANG DIKARENAKAN TIDAK MENCAPAI TARGET PRODUKSI. Alibi pembenarannya, dengan mengutip pasal 43 ayat (2) yang termuat Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian”, tentu pasal ini, merupakan pembenaran yang dicari-cari. TENTU INI TIDAK ADIL SECARA KONSTITUSIONAL DAN NILAI-NILAI HAK AZASI MANUSIA, dan PHK atas dasar Tidak Tercapai Target Produksi MERUPAKAN TINDAKAN KEJAHATAN MANUSIA DILUAR KEJAHATAN PERANG! Tidak ada satu pasal pun, yang membenarkan buruh boleh di Putus Hubungan kerjanya (PHK) dikarenakan tidak mencapai target produksi. SISTIM TARGET KERJA merupakan sistim kerja warisan tuan budak (perbudakan) yang memiliki watak memaksa atau kerja paksa atas nafsu mengejar super profit tanpa memperhatikan kemampuan dan tingkat kelelahan fisik, usia dan psikologis buruh yang bekerja panjang setiap hari. Wajar saja pada tahun 2019 Owner perusahaan ini mencapai omset Rp. 4,9 Triliun karena mempraktek sistim kerja yang menghisap dan menindas kaum buruh! Sistim kerja mencapai target produksi yang dibebankan kepada buruh, merupakan bentuk dari SISTIM KERJA PAKSA YANG DILARANG DAN TELAH DIHAPUSKAN OLEH KONVENSI ILO No. 29 TAHUN 1930 MENGENAI KERJA PAKSA.

Disamping itu, GSBI juga menilai bahwa sikap perusahaan yang mengharuskan buruh dan menjadikan syarat penyelesaian PHK dengan menandatangani surat Pernyataan Pribadi yang berbunyi sebagai berikut “MENYATAKAN SECARA PRIBADI MENGAKU BERSALAH TELAH MELAKUKAN AKSI DIDEPAN PABRIK SEHINGGA MENGGANGGU PROSES PRODUKSI dan MENYEBARKAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, SERTA MEMINTA MAAF ATAS PERBUATAN TERSEBUT”. Justru tindakan perusahaan tersebut nilai Melawan Hukum, karena dengan sengaja melakukan pemaksaan. GSBI menyatakan, bahwa syarat administrasi dari penyelesaian perselisihan tersebut yaitu Perjanjian Bersama Para Pihak. Sikap perusahaan yang demikian, diumpamakan “Lepas kepala tapi kaki dipegang”. Artinya, siapa pun tidak dapat menduga apa yang akan dilakukan perusahaan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani buruh. Sikap arogansi yang diperlihatkan PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri kepada buruh sebagai Penanda bahwa program Pelatihan Bimbingan Tehnis (Bimtek) Ketenagakerjaan yang dilakukan Instansi Dinas Tenaga Kerja, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran negara, GAGAL MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PEMAHAMAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN DALAM MEMPOSISIKAN KAUM BURUH SEBAGAI MITRA STARTEGISNYA SERTA MENJALANKAN HAK-HAK BURUH TERMASUK PERLINDUNGAN PHK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

Menyikapi Rencana aksi jalan kaki (longmarch) para buruh ke Kantor Bupati Deli Serdang dan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang, pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021, dengan tujuan untuk mencari keadilan atas penyelesaian kasus PHK. Maka GSBI menyampaikan sikap, akan melakukan pengawalan terhadap mereka (para buruh), serta GSBI juga menyerukan kepada Pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja supaya bisa turut ambil bagian melakukan pengawalan, bahkan pengecaman dan perlawanan atas PHK Sepihak tersebut, sebagai respon solidaritas sesama kaum buruh.

Untuk itu, GSBI meminta secara tegas kepada PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri supaya menyelesaikan permasalahan PHK tersebut terhadap ke-6 (enam) buruh tersebut, yang berdasarkan Pengabdian Masa Kerja dan Perundang-Undangan yang berlaku. GSBI juga meminta kepada Pemerintah, Kepolisian Sumatera Utara dan Instansi ketenagakerjaan, agar melakukan Koordinasi penyelesaian permasalahan PHK terhadap ke-6 (enam) buruh tersebut, kepada Owner PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri.

Harapannya, bila Owner PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri tidak juga mempunyai niatan guna menyelesaikan permasalahan PHK terhadap ke-6 (enam) buruh secepatnya. Maka kami meminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, supaya melakukan penundaan dan mengkaji ulang eksport lanjutan komoditas PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri.

Laporan : Arifin L

Sumber : DPD GSBI Sumatra Utara dan Buruh

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed