oleh

Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Diduga Tidak Berpihak Pada Kebenaran 

Topikterkini.com-Jeneponto: Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto di duga tidak berpihak pada kebenaran dalam perkara perdata yang objeknya terletak di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Sudirman Sijaya, SH selaku penasehat hukum dalam kasus perdata yang di sidangkan di Pengadilan Pegeri Jeneponto menduga putusan Nomor. 19/Pdt. G/2021/PN. JNP. Tertanggal 01 November 2021, tidak berpihak pada kebenaran.

Kuasa hukum penggugat ini menjelaskan, tanah tersebut pada mulanya hanya berdasar pada peta yang mereka buat di hadapan masing-masing pihak, baik tergugat maupun penggugat.

Dari putusan tersebut kata Sudirman Sijaya, pihak pengadilan Negeri Jeneponto hanya berdasarkan sketsa yang di buat oleh antara penggugat dan tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Diduga Tidak Berpihak Pada Kebenaran Dengan dasar itulah kemudian hakim memutuskan putusannya. Padahal sangat jelas di dalam sketsa sudah disetujui saat di lakukan mediasi.

“Didalam keterangan sketsa, masing-masing pihak telah menyetujui hasil kesepakatan mediasi, sebagaimana yang tertuan dalam point’ 6. Dan ada pun di point’ 6 yang mereka setujui mengatakan, Sainuddin/Yasang (Penggugat) sepakat membuat saluran air dalam tanah sawahnya sendiri. Berarti tanah sengketa ini milik penggugat. Yang ikut menyetujui adalah. 3. Maccu dan 4. Bacce. ( Ayah Ibu tergugat Nurbiah),” kata Sudirman Sijaya kepada Topikterkini.com, Selasa (23/11/2021).

Masih kata Sudirman Sijaya, bahwa dengan keluarnya putusan pengadilan negri Jeneponto yang diduga tidak berpihak pada kebenaran, sehingga melakukan upaya proses banding.

Bukan hanya itu, Sudirman Sijaya juga akan melaporkan ke Bagian Siwas, dan melanjutkan ke Komisi Yudisial, karena hakim selalu berlindung di kalimat silahkan banding kalau ada pihak yang tidak puas didalam putusan itu.

“Saya selaku penasehat hukum akan melakukan Proses banding, karena di dalam putusan pengadilan negeri saya melihat tidak ada keberpihakan pada kebeneran. Kemudian Hakim selalu berlindung di Kalimat silahkan banding kalau ada pihak yang tidak puas didalam putusan itu, dan saya juga akan melaporkan hal ini ke Bagian Diwas dan dilanjutkan ke Komisi Yudisial,” ucap Sudirman Sijaya,SH.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Jeneponto, Firman SH saat dikonfirmasi terkait Putusan Pengadilan Nomor. 19/Pdt. G/2021/PN.JPN. Tertanggal 01 November 2021, mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengomentari masalah putusan hakim.

Menurutnya, subtansi perkara hakim tidak bisa dikomentari dan perkara ini katanya, sudah diajukan upaya hukum banding.

“Saya tidak bisa mengomentari masalah putusan hakim, substansi perkara hakim tidak bisa saya komentari dan perkara ini sudah diajukan upaya hukum banding,” jelas Firman, Rabu (24/11/2021).

Lanjut Firman menambahkan, bahwa pekerjaan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto sudah dianggap selesai ditingkat pertama, dan sekarang tugasnya beralih ke Pengadilan Tinggi.

“Pekerjaan majelis hakim ditingkat pertama sudah dianggap selesai, dan sekarang tugasnya beralih ke Pengadilan Tinggi,” pungkasnya.

Laporan: Andi. Burhanuddin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed