oleh

Terkait Kasus Dugaan Korupsi DAK 2019, Kejari Geledah Kantor Disdikbud Jeneponto

Topikterkini.com-Jeneponto | Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat (3/12/2021).

Dari hasil pantauan media, Tim khusus pemberantasan korupsi Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut melakukan penggelahan di sejumlah ruangan, sejak pukul 09.45 hingga menjelang salat Jumat. Dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Nur Alam Basir saat itu sementara tidak ada di tempat.

Adapun ruangan yang di geledah diantaranya adalah ruangan Kepala Dinas, Nur Alam Basir, ruangan Kabid TK/SD dan ruangan Bendahara.

Dari tiga ruangan yang digeledah tersebut, Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jeneponto mengamankan sejumlah dokumen penting.

Terkait Kasus Dugaan Korupsi DAK 2019, Kejari Geledah Kantor Disdikbud JenepontoSejumlah dokumen penting yang diamankan pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut, adalah dokumen yang terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi sekolah yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp 39 miliar. Dan selanjutnya dokumen itu dibawa ke-Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Sebelumnya media ini telah memberitakan, bahwa Kejaksaan Negeri Jeneponto telah menetapkan tiga tersangka yang masing-masing berinisial J selaku PPTK (mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto), D selaku fasilitator dan R selaku rekanan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ilma Ardi Riyadi, SH, MH saat dikonfirmasi awak media membenarkan pihaknya resmi menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi sekolah yang anggarannya bersuber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp. 39 Miliar.

“Jadi sementara ini ada tiga tersangka, J selaku PPTK, D selaku Fasilitator dan R selaku Rekanan,” ungkap Ilma Ardi Riyadi, SH, MH.

Ketiga tersangka tersebut kata Ardi, bukan ditersangkakan soal kerugian negaranya, tetapi dijerat pasal 11 dan pasal 12 terkait gratifikasi.

“Jadi yang disangkakan disini adalah pasal 11 dan pasal 12 terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Ardi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Nur Alam Basir tambah Ardi, dipanggil hanya sebatas saksi.

“Jadi kami memeriksa beberapa saksi, termasuk Kadis Pendidikan,” tambahnya.

Laporan: Usman S
Editor : Andi. Awam

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed