oleh

Tolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021, APDESI Jeneponto Seruduk Kantor DPRD

Topikterkini.com-Jeneponto | Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jeneponto bersama perangkat desanya berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jl. Pahlawan Kelurahan Epoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Rabu (15/12/2021).

Tolak Perpres Nomor 104 Tahun 2021, APDESI Jeneponto Seruduk Kantor DPRDDalam aksinya, para Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jeneponto tersebut, mendesak anggota DPRD Jeneponto menandatangani petisi penolakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa dan meminta dikembalikan kedaulatan desa seutuhnya.

Ketua APDESI Jeneponto yang juga Kepala Desa Tanjonga, Rajamuda Sewang dalam orasinya menilai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tersebut berpotensi mengadu domba pemerintah desa dengan masyarakat.

Selain itu, Rajamuda Sewang juga mengatakan, bahwa Perpres Nomor 104 itu secara tidak langsung merusak Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2022 yang telah disusun dan tetapkan.

Menurutnya, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 104, selain menghambat kegiatan desa yang telah direncanakan juga penggunaan 40 persen Dana Desa yang diperuntukkan untuk BLT pada pelaksanaannya tidak akan tepat sasaran.

“Ini akan merusak RKP-Des yang telah selesai disusun dan ditetapkan,” tutur Ketua APDESI, Rajamuda Sewang.

Dalam orasinya, Rajamuda Sewang juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Jeneponto, ia mengatakan bahwa sebelum turun aksi ada beberapa anggota DPRD yang telah dihubungi.

“Tapi kenyataanya kami bersama rombongan tiba di kantor DPRD sangat kecewa, karena hanya beberapa orang anggota dewan yang hadir di kantor terhormat ini,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Jenetallasa, Basir Suaming yang akrab disapa Buchek dalam orasinya, selain meminta Presiden Jokowi merevisi Perpres Nomor 104 pasal lima, juga meminta Bupati serta DPRD Jeneponto untuk membuat petisi penolakan pasal lima ayat empat huruf A Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan menunda Peraturan Bupati tentang Dana Desa tahun 2022 sebelum Perpres Nomor 104 pasal lima ayat empat poin A itu direvisi kembali, karena tidak berpihak kepada Kepala Desa.

“Kami menilai para Kepala Desa akan sulit menghindari konflik dengan masyarakat bila terjadi, sebab semua kegiatan yang ada dalam RKP-Des itu usulan dari masyarakat yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Atas kondisi itu, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo agar merevisi Perpres 104,” tegas Bucek.

Laporan: Usman S
Editor : Nasir Erank

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed