oleh

Hadiri Evaluasi PPHP Keuangan Desa, Ini Penegasan Bupati Jeneponto

Topikterkini.com-Jeneponto | Bupati Jeneponto, H. Iksan Iskandar hadiri kegiatan Evaluasi Perpajakan dan Pendampingan Hukum Pengelolaan (PPHP) Keuangan Desa, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng di Ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (20/01/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu itu, diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa se-Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak, khususnya wajib pajak dan pengelola perpajakan, agar lebih memahami berbagai kebijakan perpajakan, dimana pajak merupakan salah satu kewajiban yang patut dipenuhi.

Selain itu, diharapkan melalui kegiatan tersebut Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan pungutan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan jenis pungutan pajak lainnya, sehingga obyek serta perhitungannya dapat dilakukan secara tepat dan akurat.

Bupati Iksan Iskandar dalam sambutannya mengingatkan, saat ini telah memasuki masa pengisian SPT tahunan. Hal itu sangat penting karena akan ikut mempengaruhi pelaporan pajak tahunan sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya dana yang bersumber dari hasil pajak.

“Saya juga berterima kasih dan menyambut baik upaya pencerahan dan pendampingan hukum pengelolaan keuangan desa pada kegiatan kali ini,” ucapnya.

Bupati menjelaskan, bahwa Desa saat ini semakin diberdayakan. Sebab pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan.

Menurutnya, Negara memberikan kewenangan kepada Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa.

“Selain itu Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan, untuk memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa, dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan,” jelas Bupati

Kedudukan tersebut kata Bupati, didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, termasuk sumber-sumber pendapatan di desa.

“Dan salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD),” katanya.

Bupati dua periode itu berharap, bahwa dengan adanya Dana Desa ini, maka diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan secara merata dan terus tumbuh berkembang dengan baik.

“Salah satu point strategis dalam pengelolaan keuangan desa adalah melalui sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan auditing,” harap Bupati.

Untuk itu, Bupati menegaskan, agar para Kepala Desa dapat memahami dengan baik, sistem dan tata kelola pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Bangun sinergi dengan kelembagaan yang ada di Desa, dan lakukan terus koordinasi pendampingan hukum dalam mengelola Dana Desa ini,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Jeneponto Yudha Kesit Dwijayanto, Kajari Jeneponto Susanto Gani, Kepala Kantor pelayanan pajak pratama bantaeng Friday Glorianto, Kepala BPKAD A. Armawi, Kepala PMD Abd Makmur dan Sekretraris Inspektorat Mustakim.

Laporan: Ishak Basman
Editor : Aw/Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed