oleh

Ketua Gerak NTB VS Ketua KNPI Lotim, Ambisi Politik dan Hasil Evaluasi OPD, Apa Yang Terjadi?

 

Topikterkini.com.Lombok Timur–Ketua Gerak NTB Vs Ketua KNPI Taufik Lotim, kedua aktifis tersebut angkat bicara.

Dari persi Ketua Gerak NTB Arsa Ali Umar terkait dengan pembelokiran Anggaran Dana Desa ( ADD ) di tujuh Desa itu adalah ambisi Politik. Sedangkan persi Ketua KNPI Lotim Taufik mengatakan,itu hasil Evaluasi OPD dan tidak ada kaitan dengan Politik. Apa yang akan terjadi selanjutnya?.

Ketua Gerak NTB Arsa Ali Umar menjelaskan, Penyelesaian konflik tanah pecatu tidak boleh dikait-kaitkan dengan soal anggaran yang diberikan ke Desa yang akan berdampak ke masyarakat umum, Kata, Arsa, Jumat,28/01/2022.

“Tanah pecatu itu asset Desa dan bukan asset Daerah yang harusnya di hargai pengelolaannya oleh Daerah untuk diberikan ke Desa sehingga murni menjadi kewenangan dan Otoritas Desa tersebut,”Ucapnya.

“Seingat sya juga syarat pemekaran sebuah Desa pada saat itu adalah menandatangani surat pernyataan tdak menuntut asset Desa induk oleh Desa Pemekaran,” Jelasnya.

“Jangan karena soal janji politik, seenaknya mau mengatur yang bukan menjadi kewenangan Daerah,” Tegas, Arsa.

“Asset daerah sudah ada, jangan terlalu jauh melakukan intervensi apalagi lansung menjadi tukang bagi tanah pecatu yang bukan menjadi kewenangannya,” Cetusnya.

“Tidak elok, hanya karna soal ambisi politik untuk memenuhi janji politik tapi tdak bisa dieksekusi terus malah ADD yang diblokir padahal ADD itu dibutuhkan oleh Desa untuk membiayai pelayanan dan pembangunan di Desa,” Tutupnya.

Atas pernyataan itu, ketua DPD II KNPI Lotim, Taufik Hidayat, angkat bicara. “Ijin berkomentar soal isu Pemblokiran 7 ADD yang di blokir,” tulis Taufik Hidayat, dikutip dari WAG Pojok Lombok.

Taufik kemudian membuat mencoba meluruskan pernyataan itu dengan dua point utama, sebagaimana berikut:

1. Pemblokiran ADD ini menurut saya adalah Hasil Evaluasi dari DPMD terkait Pengelolaan keuangan dan pemerintahan Desa yang “mungkin” dianggap belum clear oleh OPD terkait.

2. Soal isu ini saya kira tidak dikait-kaitkan dengan isu janji politik, karna memang jauh sebelumnya Pemda sudah mengingatkan kepada beberapa Desa agar tertib.

Tak berhenti sampai disitu, melalui hubungan telepon Taufik menandaskan, bahwa kebijakan Pemda yang melakukan pemblokiran ADD terhadap 7 Desa merupakan keputusan yang tepat.

Sambung dia, bahwa Pemda Lotim tidak melakukan intervensi melainkan untuk berlaku adil kepada semua Desa terhadap pembagian Tanah Pecatu Desa.

“Pemda dalam hal ini ingin menciptakan keadilan, agar tidak ada Desa yang merasa di anak tirikan,” tandasnya.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa pasangan Sukma sesungguhnya sudah selesai pasca dilantik pada 2018 silam. Yang tinggal adalah, Sukma menjadi milik seluruh masyarakat dan semua Desa yang ada di Lotim.

“Jadi isu-isu seperti ini jangan dipolitisir lah,” tukasnya.

Bukan itu saja, politisi muda dari partai PDI P ini juga menilai bahwa isu tersebut juga sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk menjegal Bupati Sukiman yang tengah dalam proses menjadi Ketua DPD Demokrat NTB.

“Ada upaya pihak tertentu untuk menjegal pak Sukiman secara elektabilitas dan popularitas, makanya isu ini ditarik-tarik ke ranah politik. Tetapi masyarakat bisa menilai mana kebijakan yang berkeadilan dan mana yang politis,” pungkas Taufik menguraikan.

 

Liputan:RiL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed