Topiktekini.com.Buol – Bupati Buol, dr H Amirudin Rauf, Sp. Og, M. Si memimpin langsung pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Buol bersama Forkopimda dan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, serta Tokoh Masyarakat bertempat di aula lantai 2 Kantor Bupati Buol, Kamis 2 Juni 2022.
Pertemuan tersebut digelar guna menyikapi situasi daerah (Sitda) di Kabupaten Buol yang akhir akhir ini eskalasinya menghangat yang digambarkan oleh sekelompok masa mengatasnamakan rakyat Buol dengan memberi label Buol dalam keadaan sedang kacau.
Pertemuan tersebut mengusung tema “ Menjaga stabilitas keamanan ketertiban dan kedamaian di Kabupaten Buol “. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar tentang situasi di Kabupaten Buol, bahwasanya sedang baik-baik saja. Bahkan oleh beberapa daerah lain, Kabupaten Buol dijadikan rujukan untuk belajar, misalnya terkait pencapaian WTP 6 (enam) kali berturut-turut, tentang Program One Man One Cow dan lain sebagainya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Buol yang didampingi oleh Wakil Bupati, H Abdullah Batalipu bersama Ketua DPRD Buol, Srikandi, S Sos, M. AP, mengatakan sebagai Pimpinan Daerah pemda tidak mengkhawatirkan adanya demo atau unjuk rasa, karena menyampaikan aspirasi itu dijamin dalam konstitusi Negara kita.
Terkait kepemimpinannya yang akan berakhir beberapa bulan ke depan, Amirudin Rauf yakin dengan capaian-capaian prestasi selama dua periode memimpin Buol.
‘Kita sudah jauh lebih maju jika dibandingkan dengan sebelumnya,”ungkap Bupati.
Hal lain yang juga mendasar sikap yang diambil Pemerintah adalah menghindari terjadinya kembali kejadian kelam “Ramadhan Berdarah” 12 tahun yang lalu tepatnya tahun 2010.
Menurutnya, kejadian itu tidak boleh terulang yang merugi adalah masyarakat yang justru tidak paham dan hanya diprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pada pertemuan tersebut juga ditampilkan visualisasi aksi demo yg berlangsung tgl 30 dan 31 Mei 2022.
Dari visualisasi tersebut Bupati menyampaikan bahwa ada kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan oleh para demonstran dan sudah keluar dari koridor kepatutan serta mempertontonkan kebrutalan justru dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan.
Atas situasi tersebut Bupati minta masukan dari segenap peserta pertemuan apa yang sebaiknya dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan dalam bingkai persatuan dan perdamaian di bumi Pogogul.
Pada kesempatan berikutnya Wakil Bupati menyampaikan terkait hal-hal yang dituduhkan kepada Pemerintah, terlebih kepada dirinya pribadi oleh pengunjuk rasa adalah pemutarbalikan fakta yang didorong keinginan untuk berkuasa.
Abdulah berharap dengan pertemuan ini akan ada informasi yang berimbang sehingga masyarakat tau yang sebenarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buol dalam sambutannya memberikan pernyataan bahwa 8 (Delapan) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buol saat ini tetap solid untuk mendukung Pemerintahan yang ada.
Selain itu masukan ataupun saran dari Tokoh Masyarakat yang secara representative mewakili semua elemen masyarakat juga disampaikan pada pertemuan tersebut.
Sebagian besar menyarankan untuk melakukan dialog atau musyawarah seperti yang disampaikan Drs, H. Ibrahim Timumun, selaku salah satu tokoh dan pejuang pemekaran kabupaten Buol, sementara salah satu tokoh pendidik dan tokoh agama, Drs. Masrul Dai Hasim menyarankan untuk melibatkan Camat dan Kades mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Para tokoh lainnya yang hadir menyatakan bahwa masyarakat masih sangat percaya dan tidak terpengaruh.
Atas masukan dan saran tersebut Bupati menyampaikan jika dialog atau musyawarah sebaiknya di inisiasi oleh Tokoh Masyarakat atau Lembaga adat.
Mengakhiri pertemuan tersebut sekali lagi Bupati menegaskan sama sekali tidak khawatir hingga akhir kepemimpinannya kekhawatiran beliau justru setelah Buol diperintah oleh PLT yang secara hukum benar memiliki legitimasi karena ditetapkan oleh Gubernur namun legitimasi dari rakyat berupa dukungan yang masih jadi tanda tanya.
Oleh karenanya itu menurutnya elemen-elemen yang ada di masyarakat yang harus berperan untuk memenangkan hati rakyat agar tidak mudah terprovokasi dan dimanfaatkan sekelompok kecil orang-orang yang hanya ingin memuaskan syahwat berkuasa.(***)