Luluskan Guru Honorer, Tidak diatensi Aksi Jilid II Berlanjut di Kantor Bupati Lotim

Topikterkini.com.Lombok Timur — Ratusan guru honorer yang sudah mendaftar kan dirinya untuk P2 dan P3K hearing di kantor DPRD Lotim mereka meminta agar semuanya di luluskan.

 

Para guru honorer tersebut menduduki kantor DPRD Lotim malahan sampai duduk di atas lantai II samping tempat hearing.

Memang sangat luar biasa mereka memperjuangkan dirinya sampai sebelum nya melakukan aksi dan sekarang hearing di kantor DPRD Lotim.

DPRD Lotim sangat membantu para guru honorer ini agar di atensi dan di prioritaskan. Sehingga DPRD lotim juga mensuport dan bersama- sama untuk mengawal terkait dengan hal ini.

Koordinator Penggerak P2 dan P3K Sunarno ,S.Pdi, mengatakan, tidak akan ada pergeseran oleh p1 kepada p2 dan p3 di sekolah induk. Walaupun p1 menempati sekolah induknya, dan untuk p2 dan p3 akan di berikan SK daerah agar tetap menjadi guru di sekolah induk, Ucap, Sunarno, saat di konfirmasi usai hearing di DPRD Lotim,Kamis, 01/12/2022.

“Usai hearing di DPRD lotim untuk p2 dan p3 2023 akan di tuntaskan sehingga DPRD meminta forum penggerak tetap Mengawal hal ini,” Kata, Sunarno.

Sunarni juga mengatakan,Jumlah pensiun ASN lotim tahun 2022 inj sejumlah 485 + meninggal dunia sekitar 500 lebih. Berarti adanya Tenaga berkurang sehingga kami meminta 2000 sekian jumlah guru honorer tersebut diangkat di tahun 2023 ini.

“Supaya diusahakan dibuka P2 dan P3 sesuai prosudur kalaupun ini mentok Karna penetapan dari pusat tolong untuk di prioritaskan dan harus sesuai dengan besarnya kami yaitu 2140 orang dan penempatanya harus di satmingkal,” Ujarnya.

Masih kata Sunarno dirinya juga menjelaskan bahwa yang perlu di Prioritaskan 2 (P2) adalah guru K2 yang tidak lulus Pasing grade (PG)
Prioritas 3 (P3) adalah honorer sekolah negeri yang tidak PG
Total jumlahnya 2140.

“Kalau tidak di prioritaskan guru honorer yang 2000 lebih tersebut maka kami akan melakukan aksi besar – besaran ke kantor Bupati Lotim,” Tegasnya.

Ia berharap agar semuanya yang di usulkan di prioritaskan dan kami meminta untuk dinas Dikbud dan BPSDM untuk memberikan kami semua data tersebut.

 

Liputan: RiL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Kawal terus sampai ada kepastian dari para dewan dan pemda setempat. Karena kami sangat mengharapkan dan memnanti sampai keputusan dan statemen dari anggota dewan yg sudah diutarakan di ruang hearing