Topikterkini.com.|JAKARTA – Terkait penggelolaan dana APBD Kota Tangerang beberapa Instansi Pemerintah nya sempat dilayangkan surat klarifikasi maupun konfirmasi oleh Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten Syamsul Bahri.
Namun ada diantaranya justru kembali bertanya dengan dalih kalau ingin tau dana yang dikelola saat bertanya lengkapi terlebih dahulu perusahaan Koran maupun lembaga pers ini kan pertanyaan yang sangat konyol,sebut Syamsul Bahri kepada Awak Media ini.
Syamsul Bahri sangat berharap kepada Walikota Tangerang agar dalam hal rencana aksi daerah pencegahaan dan pemberantasan korupsi lebih dimaksimalkan hal ini agar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun.
Sehingga sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Walikota Tangerang melihat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.
Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003),Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pilar-pilar ini menjadi azas dalam semua peraturan pelaksanaan UU17/2003.
Apa pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah?
Untuk mengurangi asimetri informasi laporan keuangan antara pihak internal dan pihak eksternal maka di perlukan suatu transparansi dalam penyajian pelaporan keuangan.transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.
Bahkan menurut Syamsul Bahri ,transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Dan mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu,bukan tertutup seperti apa yang dilakukan oleh pihak RSUD maupun pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang,anehnya mereka terkesan merasa terlindunggi dengan diterbitkannya Perwako tentang KIP padahal KIP sendiri memerintahkan agar mengelola dana daerah terbukan transparan dan akuntabel.
Mereka ini bersembunyi dibalik Perwakip namun melanggar UU KIP dan UU Pokok Pers serta Permenkeu.Dari puluhan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak RSUD seluruhnya rawan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi termasuk kegiatan Laundry.Berikut diuraikan dibawah ini:
Nama Kegiatan:PEMBUATAN BAK TREATMENT RS E-KATALOG.
KODE RUP:36629631.
VOLUME PEKERJAAN:1 PAKET.
SPESIFIKASI PEKERJAAN:PEMBUATAN BAK TREATMEN LAUNDRY RS E-KATALOG.
Sumber Dana:BLUD PEMKO TANGERANG TA 2022.MAK: 1.02.01.2.10.01.5.1.06.99.99.9999.
PAGU: 1.350.000.000.
METODE PEMILIHAN E-PURCHASING.
Kegiatan ini dilaksanakan bulan September s/d Desember 2022.
Nama Kegiatan:JASA LAUNDRY RS.
KODE RUP:34517961.
VOLUME:1 PAKET.
SPESIFIKASI:JASA LAUNDRY RS.Sumber Dana.BLUD PEMKO TANGERANG TA 2022.MAK: 1.02.01.2.10.01.5.1.06.99.99.9999.
PAGU: 175.000.000.
Awal kegiatan Januari s/d Desember 2022.
Nama Kegiatan:PENYEDIAAN JASA PENCUCIAN PAKAIAN/LAUNDRY RS.
KODE RUP:31139448.
VOLUME:1 PAKET.
Sumber Dana BLUD PEMKO TANGERAG TA 2022.
MAK: 1.02.01.2.10.01.5.1.06.99.99.9999.
PAGU:1.200.000.000,pelaksanaan kontrak mulai Januari s/d Juli 2022.
Kegiatan penyediaan jasa pencucian pakaian sempat timbul masalah dan perusahaan yang memenangkan paket tersebut terkesan sudah diatur walhasil terjadi polemik.Syamsul Bahri menyebutkan,kegiatan ini sangat rawan adanya dugaan tipikor pasalnya pihak rsud membuat ipal atau bak limbah laundry dan pekerja laundry artinya yang mengerjakan kegiatan ini tenaga kerja pihak rsud dan mengunakan mesin pencuci rsud tapi mengapa dipihak tigakan tentunya ini perlu ditindak lanjuti oleh pihak APH.
Terkait Pembayaran Petugas Keamanan,Cleaning Service dan pembayaran gaji Tenaga Honor Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Provinsi Banten yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dengan nama kegiatan:
“DISDIK JUGA HAL SAMA”
Hal sama juga terjadi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang diantaranya pembayaran gaji petugas keamanan,cleaning dan pembayaran gaji honor kantor.Adapun data yang ditampilkan hanya TA 2021 s/d tahun 2022.
Kegiatan TA 2022.
Nama kegiatan:BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN.
DESKRIPSI: Pengamanan Kantor.
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN:1.01.00.0.00.01.1.0.00.00.
PAGU: 551.484.300.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2022.
Nama Kegiatan:BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN.
DESKRIPSI :Tenaga Kebersihan.
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 1.01.00.0.00.01.1.0.00.00.00.0000.
PAGU: 116.780.400.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2022.
Nama Kegiatan:BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI.
DESKRIPSI:Tenaga Administrasi.
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 1.01.00.0.00.01.1.0.00.00.00.0000.
PAGU: 350.341.200.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2022.
Nama Kegiatan:BELANJA JASA KANTOR.
DESKRIPSI: Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan.
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 0.00.00.0.00.00.0.0.00.00.00.0000.PAGU: 1.018.605.900.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2022.
Kegiatan TA 2022 ini khusus untuk kegiatan didalam Dinas Pendidikan bukan ke masing-masing sekolah ataupun UPT. Artinya kata Syamsul Kegiatan yang dimaksud kuat dugaan terjadi pengelembungan nilai anggaran.
Lain halnya kegiatan TA 2021 untuk pembayaran gaji tenaga honor untuk kebersihan sd maupun smp.
Nama Kegiatan:PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS SD (KEBERSIHAN).
DESKRIPSI: Pembiayaan kesejahtraan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS SD (kebersihan).
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN : 1.01.02.2.01.26.
PAGU: 11.181.805.440.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2021.
Nama Kegiatan:.PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD (PETUGAS KEAMANAN).
DESKRIPSI: Pembiayaan Kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan SD (Petugas Keamanan).
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 1.01.02.2.01.26.
PAGU: 14.816.880.000.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2021.
Nama Kegiatan:PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS SMP ( PETUGAS KEBERSIHAN ).
DESKRIPSI: Pembiayaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS SMP ( Petugas Kebersihan ).
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 1.01.02.2.02.39.
PAGU: 5.198.267.360.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2021.
Nama Kegiatan:PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS SMP (PETUGAS KEAMANAN).
DESKIRPSI:Pembiayaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS SMP (petugas keamanan).
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN: 1.01.02.2.02.39.
PAGU: 3.801.717.920.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2021
Bahkan untuk kegiatan TA 2020 diduga terjadi double mata anggaran sehingga hal ini perlu dipertanyakan karena pembayaran yang dimaksud telah tersedia oleh pihak Kemenag Kabupaten/Kota Tangerang yakni:
Nama kegiatan:BELANJA JASA PELAYANAN PENDIDIKAN.
DESKRIPSI:Insentif jasa pelayanan pendidikan guru pns, non PNS dan tenaga kependidikan (SD,MI, SMP, MTs, SKH).
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN:1.01.01.1.01.01.01.18.02.5.2.
PAGU: 77.677.600.000.
PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2020.
Nama Kegiatan:BELANJA JASA PELAYANAN PENDIDIKAN.
DESKRIPSI:Belanja jasa pelayanan pendidikan.
KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN:1.01.01.1.01.01.01.15.05.
PAGU: 2.185.200.000.PELAKSANAAN KEGIATAN:Januari s/d Desember 2020
Dari sinilah Syamsul Bahri sangat berharap agar semua kegiatan terkusus untuk pembayaran gaji tenaga honor segera dilakukan pemeriksaan ulang karena berpotensi rugikan keuangan Negara.Syamsul Bahri juga berencana akan melanjutkan kasus tersebut kepihak APH .
”Dalam waktu dekat ini saya akan membuat laporan karena dana yang dikelola adalah uang Negara,dan anehnya ketika saya konfirmasi kok mereka malah terlebih dahulu mengisi atau mencantumkan legalitas perusahaan Media dan izin lembaga Pers saya,padahal sudah barang tentu semuanya lengkap tapi memang mereka aneh masalah pengelolaan dana APBD telah saya paparkan diatas berikut dengan peraturanya dan mana lebih tinggi derajat hukumnya peraturan presiden atau uu dengan peraturan walikota tangerang”ucap Syamsul sembari menutup pembicaraanya dengan awak media via HP nya.
Laporan : BDS
