Topikterkini.com MATARAM (NTB) : Beberapa hari yang lalu, saya sudah diwawancarai oleh beberapa wartawan tentang kondisi Bank NTB Syariah. Dalam wawancara tersebut saya menyatakan bahwa Bank NTB Syariah dalam keadaan emergency dan tidak dalam keadaan baik. Pendapat saya selaku pengajar hukum perbankan dan lembaga pembiayaan pada Program Study Magister Ilmu Hukum di Universitas Mataram dilandasi oleh temuan OJK dalam auditnya yang menunjukan data data yang kurang baik terhadap Bank NTB Syariah.
Bank NTB Syariah kayaknya dikelola secara kurang profesional sehingga pencairan kredit kredit besar terlalu mudah dicairkan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dengan angka yang fantastis sebesar Rp. 24 Milyar. Kemudian kredit kredit tersebut sejak dicairkan belum pernah dicicil sama sekali oleh debitur, yang anehnya kemudian diberikan penjadwalan ulang ( rescheduling). Padahal menurut ilmu hukum perbankan yang saya dalami, bahwa mekanisme resceduling, restructuring, reconditioning baru dapat diberikan kepada debitur manakala debitur sudah pernah menyetor angsuran beberapa kali, tetapi karena situasi yang overmacht/ force majure, barulah dapat diberikan rescheduling. Jadi betapa rambu rambu hukum perbankan tidak lagi dipatuhi oleh para direksi. Itu salah contoh betapa Bank NTB Syariah saat ini dikelola seolah olah seperti menejemen pondok pesantren, yaitu menejemen ikhlas, yaitu dana perbankan dapat dicairkan seenaknya (atas nama amal ibadah) , untuk membeli tiket motor GP, menjadi sponsorship kegiatan yang tidak penting yang nilainya 5 Milar rupiah, dan sebagainya yang jika diungkap semuanya akan beratus ratus halaman banyaknya.
Kondisi pengelolaan yang tidak profesional ini mengakibatkan “ laba “ bank NTB Syariah tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Saat ini asset Bank NTB Syariah sebesar Rp. 15 Trilyun dengan laba hanya Rp. 201 Milyar, padahal dulu ketika masih konvensional Asset Bank NTB sebesar Rp.7 Triliyun tapi keuntungannya mencapai Rp. 197 M, jadi betapa keuntungannya sangat tidak progresif
Bandingkan pula dengan Bank yang lebih kecil yaitu Bank Sulteng yang punya asset hanya Rp. 10 Trilyun, tapi labanya Rp. 255 M, jauh dari laba Bank NTB Syariah.
Dari gambaran data di atas, maka selayaknya para pemegang saham Bant NTB Syariah untuk mempergunakan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 UU No.40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas untuk mengganti nakhoda Bank NTB Syariah dengan figur figur yang lebih progresif dan profesional. POJK No.17 Tahun 2023 memang mengamanatkan bahwa penggantian jajaran direksi suatu Bank harus persetujuan OJK, tapi regulasi itu harus dimaknai jika Direktur itu bekerja secara baik dan benar maka RUPS tidak boleh memberhentikan direktur Bank secara sewenang wenang. Tapi jika kinerja Direktur Bank sudah bobrok ( berdasarkan laporan/audit OJK ), maka ijin pemberhentikan ke OJK tidak diperlukan lagi, karena perijinan dalam Hukum Tata Usaha Negara bermakna dua, yaitu izin secara tertulis dan ijin secara diam diam, diam dalam dunia hukum maknanya disetujui. (TT-01).











