Padangpanjang, BNPB pastikan akan tetap mendampingi daerah yang terdampak bencana banjir bandang lahar dingin Marapi sampai pulih. Daerah yang menjadi aliran sungai lahar dingin, ditetapkan sebagai daerah ZONA MERAH, tidak diperbolehkan ada bangunan lagi.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M saat memimpin Rapat Khusus Penanganan Bencana Sumatera Barat di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024.
Rapat ini diikuti Kepala BMKG Pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D, Wakil Gubernur, Dr. Audy Joinaldy, Kementerian PUPR, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Bupati Tanah Datar dan Agam serta unsur terkait lainnya.
Dalam pernyataannya Dinyatakan Suharyanto bahwa, bagi warga yang bermukim di daerah yang rawan bencana akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang dipindahkan tidak hanya mendapatkan rumah tapi juga sarana untuk perkebunan.
“Kami minta semua kepala daerah yang terdampak bencana agar sesegera mungkin mendata rumah warga yang terdampak banjir ini. Sekurang-kurangnya ada dalam tiga kategori. Pertama, rusak ringan. Kedua, rusak sedang. Ketiga, rusak berat. Selanjutnya akan kita relokasikan dengan sebaik-baiknya,”demikian dinyatakan Suharyanto.
Selain itu, untuk jaringan irigasi hal ini akan ditanggulangi oleh Kemen PUPR. Sawah-sawah yang terkena dampak sesuai instruksi gubernur, akan dicari solusinya. Hal ini perlu kita bicarakan lagi di tingkat provinsi karena memang tidak ada perbaikan sawah di tingkat pusat. Namun untuk yang gagal panen ada asuransi Jaslindo pada tahun 2023, namun untuk tahun 2024 ini tidak ada lagi lantaran anggarannya tidak ada.
“Bagi yang bersifat perorangan mungkin nanti akan dibahas di tingkat provinsi. Bagi yang tidak diwadahi PUPR, seperti jembatan putus biasanya diajukan BSP-nya atau diajukan hibah rehabilitasi rekonstruksi ke Deputi IV . Nanti akan dijelaskan bidang-bidang yang bisa masuk dan yang tidak dapat tercover oleh BNPB, untuk itu diharapkan kota Padang Panjang harus bergerak cepat,” demikian dikatakan Suharyanto.
Namun demikan, ditegaskannya di balik semua itu utamakan dulu data masing-masing keluarga. Apakah masih punya tempat untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Sejalan dengan hal tersebut,harus dilihat duku kondisi lokasi yang ada, apakah berbahaya atau memungkinkan untuk dibangun.
Bagi masyarakat yang sudah tidak memiliki tempat untuk kembali membangun rumah, akan disediakan lahan untuk mereka.
“Nanti akan ada tim teknis dari PUPR untuk mengawasi pembangunan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk jembatan yang sudah diajukan nanti akan ditindaklanjuti,” jelasnya lagi.
Selanjutnya Suharyanto berharap untuk ke depannya dapat saling berkoordinasi antara BMKG dan BNPB terutama terkait dengan cuaca ekstrem.
“Untuk pembangunan Sabo dam apa perlu diajukan proposal lagi atau sudah masuk dalam program yang akan dilaksanakan oleh kementerian, dan hal ini kita juga akan mencoba mengajukannya lagi,” demikian dinyatakannya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Wagub Audy menyampaikan, bahwa terkait dengan pendataan rumah akan direalisasikan secepatnya. Masalah bantuan dari provinsi, akan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Ada beberapa bantuan akan di-stok di Provinsi Sumbar karena takut bantuan ini akan menumpuk di daerah dan takut menjadi rusak. Kami akan salurkan secara bertahap sesuai dengan permintaan dari kabupaten/kota yang terdampak. Yang jelas bantuan ini sudah tersedia di provinsi,” demikian dijelaskannya.
Khusus untuk jalur Lembah Anai, dinyatakan Audy, dalam dua hari ke depan ini sesegera mungkin sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua. Sementara untuk mobil, akan butuh waktu sebulan.
Mendengar penjabaran tersebut Pj Wako Sonny mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan BMKG yang telah membantu penanggulangan bencana banjir lahar dingin di kota Padang Panjang.
Seterusnya, Sonny juga menyampaikan kondisi di pengungsian saat ini di kota Padangpanjang sudah ditangani dengan baik. Hampir setiap saat pihaknya terus menerima bantuan dan telah diatur dengan baik.
“Namun demikian,saat ini adalah setelah memonitoring dengan jumlah pengungsi yang ada sekitar 384 orang. Kendala yang dominan yang ditemukan itu adalah soal pakaian anak-anak dan orang dewasa. Kami sudah berupaya untuk menanggulanginya namun masih kurang,” demikian dikatakannya.
Kemudian ditambahkannya bahwa, masalah air minum, karena ada beberapa pipa saluran PDAM yang terputus berdampak pada sekitar 1.900-an saluran ke masyarakat terputus,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, untuk rumah, kerusakannya masih didata lagi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami. Namun demikian, ada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan sudah tidak dapat ditempati dan keluarga mereka sekarang masih di tempat pengungsian.
“Dalam waktu dekat Kami ingin mencarikan rumah kontrakan, namun untuk jangka panjang hal ini perlu didiskusikan lagi. Hal ini adalah dikarenakan di kota Padangpanjang jumlah relokasi sangat minim karena daerah Padang Panjang sangat kecil. Adapun lahan yang ada kebanyakan adalah lahan milik bersama ( kaum) ,”demikian dijelaskannya.
Selanjutnya dinyatakannya untuk kota Padangpanjang permohonan untuk sabo dam, ini benar-benar perlu ditanggapi dengan serius. Hal ini adalah karena memang lokasi kota Padang Panjang yang berada di tengah-tengah serta berada di atas Sesar Semangko yang cukup dikhawatirkan,” .
Selanjutnya diterangkan Sonny bahwa untuk data sementara, warga Padang Panjang yang meninggal akibat banjir bandang ini sampai saat ini adalah sebanyak dua orang.(Zainal Warhat.)
