Kedaulatan Rakyat Harus Dibarengi Dengan Akal Sehat Dalam Memilih Pemimpin
Oleh Muhammad Natsir Ibrahim
Pemilihan umum di Indonesia bukan sesuatu yang baru, bukan ornamen baru dan sudah mengalami berbagai inovasi untuk mendapatkan sistem pemilu yang berkualitas .
Tahun 1955 adalah pemilu pertama di selenggarakan bangsa Indonesia yang ketika itu masih sangat belia 10 tahun pasca proklamasi dengan keterbatasan dalam segala hal tapi menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dengan logikanya rakyat ketika menjatuhkan pilihannya.
Pilkada serentak pada 27 November 2024 adalah pilkada yang melibatkan seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia kecuali Jogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih, demikian juga Jakarta barat, Jakarta Selatan, Jakarta timur, Jakarta Utara dan kepulauan seribu yang bupati dan walikotanya ditunjuk oleh gubernur.
Ini merupakan pesta demokrasi yang terbesar untuk memilih pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota, ongkos demokrasi yang tidak sedikit ini didapatkan dari berbagai sumber pendanaan termasuk keringat rakyat dalam bentuk pajak yang ditarik pemerintah.
Maka dari itu Rakyat harus menggunakan haknya, logikanya, akal sehatnya dalam menjatuhkan pilihannya, jangan kita terperdaya dengan pencitraan dan tebar pesona padahal sikandidat tak lebih dari seorang politisi musang berbulu domba .
Kenali visinya, karena visi merupakan rangkaian kata yang memuat impian, cita cita nilai dan masa depan dari suatu kumpulan manusia baik didalam sebuah lembaga atau apapun namanya.
Seorang kandidat harus memiliki gagasan yang kuat bukan membungkuk Dihadapan rakyat hanya untuk mendapatkan kata pemimpin santun, bukan itu !!! ..
Tapi bagaimana rakyat dapat menikmati dan merasa nyaman dengan kebijakan Politik yang dapat menaikkan indeks kesejahteraan masyarakatnya, misalnya dapat menyekolahkan anak anaknya tanpa rasa takut dengan biaya, tidak lagi takut masuk rumah sakit walaupun tanpa BPJS, karena negara dan pemimpinnya hadir dengan regulasi yang memberikan proteksi untuk rakyatnya.
Pemimpin daerah jangan hanya menunggu dan berharap dana transfer pusat ke daerah tapi dia mampu menciptakan iklim investasi didaerahnya, sehingga peluang kerja terbuka untuk masyarakatnya.
Negara ini ada untuk mengurus publik, maka pendiri bangsa memilih Republik sebagai landasan bernegara sebagai sebuah negara bangsa yang berarti mengurus rakyatnya, tugas pokok pemimpin politik yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah mengurusi orang banyak, bukan kroni dan keluarga.
Semestinya rakyat tidak perlu lagi mendengar iming iming kesejahteraan, karena tanpa diucapkan, ini sudah menjadi haknya dan siapapun yang mendapat mandat rakyat sudah menjadi kewajibannya untuk mengimplementasikannya.
Semoga amanat rakyat tidak dikaburkan, disalahgunakan ditukar guling bagi kepentingan mereka sendiri untuk memperkaya dan membangun legitimasi kekuasaannya dan melanggengkan dengan mengakomodir kekuatan untuk menciptakan dinasti politik didaerahnya.
Selamat berkompetisi dengan semangat negarawan yang menjunjung budaya leluhur orang Bugis – Makassar “abulo sibatang acera sitongka tongka “…😊
Salam Solidaritas.
Penulis: Muhammad Nasir Ibrahim
Ketua DPD PSI JENEPONTO
