OPINI

Keterbutuhan Masyarakat Sulteng Untuk Sosok Gubernur Yang Miliki Hubungan Baik Kepada Allah Swt (Jilid 90)

25
×

Keterbutuhan Masyarakat Sulteng Untuk Sosok Gubernur Yang Miliki Hubungan Baik Kepada Allah Swt (Jilid 90)

Sebarkan artikel ini

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Oleh : Maulana Maududi (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Central Analisa Strategis – DPP CAS / Angkatan 18 Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta)

Negeri indah dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, wajar saja jika sesungguhnya ditangani dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya, mampu memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Melimpah ruahnya hasil pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan berbagai sumber daya alam lainnya, tidak menjadi alasan jika masih ada masyarakat Sulawesi Tengah yang belum merasakan manfaat dari hasil kekayaan bumi Tadulako itu.

Maka menurut hemat penulis, dengan tidak bermaksud untuk melakukan pembenaran atas berbagai persoalan klasik, membuat sebahagian besar masyarakat Sulawesi Tengah, tetap berada dalam himpitan ekonomi yang tiada berkesudahan.

Maka jika dikatakan bahwa nakhoda kepemimpinan di tampuk pemerintahan Sulawesi Tengahlah yang sesungguhnya harus berperan aktif melakukan berbagai hal yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat Sulawesi Tengah dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka melalui usaha kerja dan ketersediaan bahan pokok yang menunjang hasil kerja mereka.

Dan dari sisi keberfaham melakukan aktivitas kerja keumatan sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, seorang Gubernur juga dituntu untuk mampu ‘berkomunikasi’ dengan baik kepada Sang Pencipta Allah Swt.

Sebab semua hal yang dimaksud di atas, mustahil tercapaikan jika Gubernur Sulawesi Tengah terpilih mendatang masih juga bekerja dengan pola-pola para Gubernur terdahulu apalagi sampai tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai dasar keillahiyatan sebagai pengemban amanah dalam menjalankan jabatannya.

Pada periode 2024-2029 ini, rakyat Sulawesi Tengah butuh Gubernur yang amanah. Tidak bisa ditawar lagi dan merupakan salah satu sikap yang wajib dimiliki seorang Gubernur.

Menurut istilah, amanah sendiri memiliki makna kepercayaan, yakni orang-orang yang padanya dipercayakan urusan umat.

Dan di dalam Islam, tidak ada kejujuran dan kepercayaan yang lebih tinggi kecuali hasil representasi iman dan ketaatan.

Karenanya, untuk mengemban amanah besar memimpin negara, provinsi dan Kabupaten atau Kotamadya, rakyat butuh sosok pemimpin yang memiliki hubungan baik dengan Allah Swt.

Kedekatan pemimpin dengan Rabbnya akan menjadikannya sosok yang takut bermaksiat dan takut berkhianat, semata karena sadar Allah senantiasa mengawasinya.

Pemimpin yang merasa diawasi Allah akan senantiasa menjaga amanah. Tersebab itu, dia akan selalu berpikir dan berbuat semata demi kebaikan umat yang dipimpinnya.

Ia memiliki visi dan misi yang jelas terkait masalah keumatan. Memberi petunjuk pada rakyat yang dipimpinnya agar senantiasa berada di jalan kebaikan.

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Al-Anbiya ayat ke 73. Allah menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang amanah itu adalah mereka yang memberi petunjuk dengan wahyu, “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”

Di tengah kondisi keterpurukan kondisi perekonomian masyarakat miskin di Sulawesi Tengah saat ini, tentu saja rakyat Sulteng sangat merindukan sosok pemimpin yang amanah hadir di tengah umat.

Pemimpin yang kehadirannya membawa perubahan baru bagi tatanan masyarakat. Sosok pemimpin yang ia mampu menjadi teladan bagi umat. Karena kemampuannya dalam hal memelihara urusan umat.

Pun sebagai junnah, yakni ia yang menjadi perisai bagi rakyatnya. Dimana rakyatnya berada di belakangnya, sementara ia menjadi pelindung bagi rakyatnya.

Masalahnya, pemimpin yang baik harus lahir dari sistem yang baik pula. Dan sistem yang baik hanya bersumber dari syariat Islam saja.

Karena itu, marilah kita penuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, untuk berhukum dengan hukum Tuhan. Agar negeri yang makmur ini bisa dipimpin oleh pemimpin yang amanah, sehingga berkah dari langit pun tercurah.

Seluruh rakyat akan mendapatkan kemaslahatan, karena sistem Islam mampu membawa rahmat bagi sekalian alam.

Kepercayaan adalah modal utama bagi pemimpin dipilih oleh rakyat. Atas sebab itu, rakyat meletakkan berbagai amanah kepemimpinan kepadanya.

Mereka dipilih oleh rakyat, digaji dari uang rakyat, dengan harapan agar menjalankan mandat dan amanah demi terwujudnya kehidupan negara yang lebih baik.

Maka, pemimpin yang baik itu, mereka wajib memiliki hubungan yang baik dengan rakyat. Membangun rasa percaya, sehingga rakyat merasa tenang dengan kepemimpinannya.

Namun, masalah klasik yang kita temui dewasa ini, justru sosok pemimpin tidak bisa dipercaya. Para pemimpin kerap berdusta, mengingkari janji, tidak adil, serta gagal memberi rasa aman dan ketenangan bagi rakyatnya.

Hal ini kian diperparah dengan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi penyakit serius, menggerogoti tubuh pejabat bangsa dan itu terkecuali melanda aparatur pemerintah di Sulawesi Tengah.

Dan inilah wajah kepemimpinan ala demokrasi, kebebasan berprilaku dijunjung tinggi.

Sayangnya, kebebasan ini telah mematikan nurani, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak amanah bagi rakyat, melainkan bekerja hanya demi kepentingan pribadi, kelompok, dan kelompoknya masing-masing.

Dalam sistem demokrasi, sifat kepemimpinan tersebut cenderung terkikis habis. Sekulerisme yang menjadi asas sistem ini berprinsip memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dalam aktivitas dan tanggung jawab kepemimpinan.

Sejatinya, agama berfungsi untuk membentuk, menumbuhkan, dan menjaga sifat-sifat kebaikan pada sosok pemimpin terhadap rakyatnya.

Jika agama justru dijauhkan dari kepemimpinan di negeri ini, maka akan lahir penguasa yang tidak merasa sungkan atau bersalah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Demokrasi juga dipastikan membentuk kepemimpinan yang bersifat transaksional antara penguasa dengan para kapitalis yang membiayai perjalanan menuju kursi kekuasaan.

Konsekuensinya, kalaupun dalam sistem ini terdapat berbagai aturan tentang urusan rakyat, tetapi selalu akan ditemukan porsi keuntungan bagi para kapitalis yang jauh melebihi porsi kesejahteraan dan belas kasih (rifqun) bagi rakyat. Tak heran jika keberadaan penguasa di tengah rakyat seolah menjadi pencitraan semata.

Realita tersebut sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Akidah Islam menjadi asas kepemimpinan. Karena itu, terwujudlah sosok penguasa yang sangat takut melalaikan tanggung jawab mereka kepada rakyat, sebab mereka menyadari bahwa kepemimpinan akan berimplikasi pada kehidupan akhirat.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, _”Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat ….”_ (HR. Abu Dawud Ibnu Majah dan Al Hakim.

Dalam syariat Islam menjadi panduan saat menjalankan aktivitas dan tanggung jawab kepemimpinan. Syariat Islam menetapkan bahwa penguasa haruslah menjadi ra’in, yakni pengurus dan pemelihara serta menjadi junnah (pelindung) bagi rakyatnya.

Kesadaran terhadap akidah dan syariah Islam ini akan menghasilkan sifat wara’ (berhati-hati) dalam menggunakan fasilitas negara.

Penguasa hanya akan menggunakannya untuk kepentingan mengurus rakyat dan tidak akan memanfaatkan untuk pribadinya walaupun hanya sedikit.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu teladan penguasa seperti ini, diriwayatkan bahwa ketika beliau sedang menyelesaikan tugas di ruang kerjanya hingga larut malam, datanglah putranya meminta izin untuk menyampaikan suatu hal kepadanya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz lantas mempersilakan putranya masuk dan mendekat lalu bertanya, “Ada apa putraku datang ke sini? Untuk urusan keluarga kita ataukah negara?”

Sang putra menjawab, bahwa kedatangannya adalah untuk urusan keluarga. Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz langsung meniup lampu penerang di atas meja sehingga ruangan menjadi gelap gulita.

Tindakan beliau ini membuat putranya heran dan menanyakan mengapa ayahnya melakukan itu?

Sang khalifah pun menjawab _”anakku lampu itu ayah gunakan untuk bekerja sebagai pejabat negara, minyak untuk menyalakan lampu itu dibeli dengan uang negara, sedangkan engkau datang ke sini akan membahas urusan keluarga kita.”_

Kemudian khalifah memanggil pembantunya untuk mengambilkan lampu pribadinya.

Beliau pun berkata, “minyak untuk menyalakannya dibeli dari uang kita sendiri.”

Meski dalam kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz fasilitas negara yang dimaksud hanyalah berupa lampu penerang, tetapi beliau tidak mau menggunakannya untuk urusan pribadi walau hanya sebentar.

Maka oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang berlebihan kiranya, jika sosok Ahmad Ali yang kini sudah membulatkan tekadnya sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri sebagai Calon Wakil Gubernurnya, dinilai sangat mendekati kriteria akan keterbutuhan masyarakat Sulawesi Tengah untuk sosok Gubernur yang memiliki hubungan baik kepada Allah.

Tanpa harus koar ini itu, namun rekam jejak keteladanan Ahmad Ali sebagai sosok pemimpin dapat mengayomi masyarakat Sulawesi Tengah dengan menjalankan berbagai program cerdas pemerintahan Sulawesi Tengah kelak, beriringan dengan kekuatan religius yang sangat kuat dimiliki oleh Ahmad Ali.

Penulis : Maulana Maududi (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Central Analisa Strategis – DPP CAS / Angkatan 18 Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta)

BERSAMBUNG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *