BeritaDAERAHNTB

Peta Posisi Jabatan Politik Lotim Kini Sudah Mulai, Siapa Sekda Lanjutnya!

320
×

Peta Posisi Jabatan Politik Lotim Kini Sudah Mulai, Siapa Sekda Lanjutnya!

Sebarkan artikel ini

TOPIKTERKINI.Com LOMBOK TIMUR—Pasca gelaran Pilkada 2024, dinamika politik di Lombok Timur kembali menggeliat.  Salah satu isu yang menyedot perhatian publik terutama kalangan aparatur sipil negara (ASN) adalah siapa yang akan menduduki kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, posisi strategis yang menjadi motor penggerak birokrasi pemerintahan.

Dalam peta persaingan yang mulai terlihat, tiga nama “jagoan” mencuat sebagai kandidat potensial untuk menyelesaikan ragam masalah yang menjadi warisan rezim sebelumnya.

Dalam dunia politik dan pemerintahan, istilah “menakar” sering kali digunakan untuk menggambarkan upaya untuk mengukur atau menilai secara cermat potensi dan peluang yang ada. Menakar bukan sekadar mengira-ngira, melainkan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu keputusan.

Dalam konteks Pilkada 2024 dan pemilihan Sekda Lombok Timur, menakar peluang tiga “jagoan” yang berkompetisi untuk posisi strategis ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana sosok mereka akan memengaruhi perjalanan pemerintahan ke depan.

Ada 3 nama ASN yang saat ini sudah dikenal luas di kalangan internal dan eksternal pemerintahan yang sudah malang melintang diberbagai jabatan strategis di Lombok Timur yang sudah santer namanya beredar luas yang diprediksikan memiliki peluang besar untuk menduduki Sekda Lotim yakni HM Juani Taufik, Asrul Sani, dan Hasni.

Ketiga putra terbaik Lombok Timur ini bukanlah orang baru dikalangan birokrasi dan publik Lombok Timur karena ketiganya adalah ASN yang dalam beberapa rezim penguasa di Lombok Timur, ketiganya selalu memangku jabatan strategis.

Ketiganya memiliki kemampuan dan pengalaman yang setara dan sama-sama punya rekam jejak yang baik mulai dari prestasi kerja, moralitas, dan telah teruji memiliki loyalitas tinggi pada pimpinan.  Mereka juga memiliki dukungan yang luas dari berbagai pihak terutama tokoh-tokoh Lombok Timur yang selama ini masih banyak memberikan masukan dan terkesan menjadi rujukan kebijakan bagi kemajuan daerah.

Namun, di antara ketiganya, pemilihan figur terbaik akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merangkul semua elemen masyarakat, visi strategis untuk pembangunan daerah, serta komitmen untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial demi kemajuan Lombok Timur secara berkelanjutan.

Sebut saja Asrul Sani yang merupakan putra Ali BD, sang tokoh politik yang masih didengar oleh siapapun penguasa di Lombok Timur.

Kemudian Hasni cukup dikenal birokrat sebagai kerabat dekat TGH Hazmi Hamzar Mamben sebagai salah satu tokoh kunci kemenangan pasangan Sukiman Azmy dan Rumaksi dulu dan kesuksesan Iron Edwin memenangkan pilkada Lotim 2024 ini.

Sedangkan Juaini Taufik yang saat ini masih menjadi penjabat bupati yang juga dikenal luas di publik Lombok Timur sebagai ‘anak emas’ mantan Bupati Lotim HM Sukiman Azmi dan salah satu cucu tokoh politik PDIP NTB asal Rumbuk H Rahmat Hidayat.

Artinya, ketiganya memiliki cantolan politik dan tokoh di Lombok Timur disamping juga memiliki kemampuan yang setara dan rekam jejak yang baik serta mumpuni.

Posisi dan jabatan sekda bukan saja sebagai orang ketiga dalam pemerintahan di suatu daerah akan tetapi memiliki peran strategis dalam mengatur ritme dan tata kelola pemerintahan bersama bupati dan wakil bupati terpilih.

Karena tugasnya cukup berat dan kompleks maka penempatan personalia sekda oleh bupati dan wakil bupati terpilih akan selalu menjadi sorotan utama.

Oleh karena itu, keputusan dalam memilih sekda tidak hanya harus mempertimbangkan kemampuan administratif dan teknis, tetapi kapasitas untuk bekerja secara sinergis dengan kepala daerah, memahami dinamika politik lokal, serta menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruh, Efektivitas jalannya pemerintahan dan pencapaian program-program yang telah direncanakan untuk kesejahteraan daerah.

Terlebih saat ini di tengah sistem demokrasi bangsa, dimana jabatan bupati dan wakil bupati merupakan jabatan politik yang dihadapkan dengan ragam soal akibat dari seringnya kepentingan politis penguasa berbenturan dengan regulasi yang menjadi acuan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik sehingga tentu posisi dan sumber daya manusia (SDM) sekda menjadi strategis dalam menjembatani ragam soal yang bisa muncul dari benturan kepentingan yang ada.

Karena itu SDM sekda bukan saja hebat secara kompetensi tapi juga harus menjadi birokrat yang paham politik karena sekda yang akan mensingkronisasi kepentingan politik bupati dan wakil bupati dengan kepentingan birokrasi dan pelayanan yang sebetulnya bebas ranah politik. Termasuk personal sekda dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan hubungan dan kepentingan politik bupati dengan wakil bupati yang pasti akan muncul seiring dinamika politik yang terus mengalami perubahan.

Kemampuan personaliti sekda yang juga harus dimiliki adalah memiliki jaringan pada semua komponen masyarakat dan jaringan pemerintahaan yang ada baik di daerah maupun di tingkat yang lebih tinggi. Karena itulah posisi sekda menjadi soal yang selalu dibahas serius setiap moment pilkada termasuk di publik Lombok Timur saat ini.

Keberadaan jaringan yang luas dan kuat akan memudahkan sekda dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintahan, sektor swasta, maupun elemen masyarakat. Selain itu, sekda juga harus memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, wajar jika penunjukan sekda sering kali menjadi topik perbincangan serius, terutama di tengah dinamika politik pilkada yang dapat mempengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan daerah Lombok Timur.

Selanjutnya menjadi hak prerogratif bupati dan wakil bupati terpilih untuk menentukan siapa dari personalia pejabat-pejabat yang ada, yang paling layak dijadikan sekda dan publik tentu akan setia menunggu beberapa waktu  kedepan.

Penentuan sikap bupati dan wakil bupati menjadi salah satu point penilaian publik kepada penguasa baru tentang komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam ikhtiar merealisasikan janji politik yang manis dimasa kampanye. Hanya H Haerul Warisin – H Edwin Hadiwijaya yang tahu. Wallohua’lamubisshowab.(TT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *