Topiktrrkini.com.LOMBOK TIMUR – Setiap awal tahun, keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi persoalan yang selalu muncul di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Menurut sejumlah pihak, masalah ini sudah menjadi rutinitas dan tidak kunjung terselesaikan.
Khaerul Ihsan, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, menyebutkan bahwa BPKAD menjadi biang kerok atas terlambatnya pencairan dana yang sangat dibutuhkan desa.
Dalam pernyataannya pada 6 Maret 2025, ia mengungkapkan, “Kami sudah beberapa kali membuat kesepakatan, namun tetap saja seperti ini setiap awal tahun.”
Khaerul juga menambahkan bahwa keberadaan Kepala BPKAD yang tidak mampu menyelesaikan masalah ini harus dievaluasi secara serius.
“Bupati Lombok Timur harus mereview Kepala BPKAD Lotim karena pekerjaan mereka yang selalu membuat lambat pencairan dana desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khaerul menyarankan agar Bupati Lombok Timur segera mengambil langkah tegas.
“Kepala BPKAD ini plin-plan, tidak konsisten, dan tidak ada perbaikan. Kalau tidak mampu mengatasi masalah ini, lebih baik dipindahkan saja ke Kabupaten Lombok Utara,” ujar Khaerul dengan nada yang cukup keras.
Masalah pencairan dana desa yang tertunda ini tentu menambah beban para kepala desa, yang sangat bergantung pada anggaran tersebut untuk kelancaran program pembangunan desa.
Pemerintah Desa ( Kades) berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan oleh pihak terkait, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh pembangunan di tingkat desa.
Pihak BPKAD sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi mengenai permasalahan tersebut.
Namun, permintaan dari FKKD Lombok Timur agar Bupati mengambil tindakan tegas terhadap Kepala BPKAD semakin menguat seiring berlarut-larutnya persoalan pencairan dana yang tidak kunjung tuntas.(TT).
