JENEPONTO

Pemkab Jeneponto Gelar Musrenbang Tematik Anak, Perempuan Dan Disabilitas Tahun 2025

66
×

Pemkab Jeneponto Gelar Musrenbang Tematik Anak, Perempuan Dan Disabilitas Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Jeneponto, H. Reza Faisal Saleh hadiri Musrenbang Tematik Anak, Perempuan dan Disabilitas. (Dok.Humas Pemda Jeneponto)

Topikterkini.com-Jeneponto- Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak, Perempuan, dan Disabilitas Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pola Panrannuangta, Kamis (13/3/2025)

Acara yang dibuka Pj. Bupati Jeneponto, H. Reza Faisal tersebut dihadiri Kepala Bappeda Jeneponto, Dr. Alfian Syam, dan beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perwakilan sekolah dalam Musrenbang Tematik Anak, Perempuan dan Disabilitas. (Dok.Humas Pemkab Jeneponto)

Dr. Alfian Syam dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 85 peserta dari 11 kecamatan, yang terdiri dari perwakilan sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB).

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Jeneponto dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

“Musrenbang ini menjadi ruang bagi anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Alfian.

Peserta Musrenbang Tematik Anak, Perempuan dan Disabilitas. (Dok.Humas Pemkab Jeneponto)

Sementara Pj. Bupati H. Reza Faisal dalam sambutannya menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan mereka,” tegasnya.

Setelah menyampaikan sambutan, H. Reza Faisal secara resmi membuka acara Musrenbang Tematik Anak, Perempuan, dan Disabilitas.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, sehingga pembangunan di Kabupaten Jeneponto semakin inklusif dan berkeadilan.

Laporan: Arief Rahman/Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *