Topikterkini.com-Makassar- Program bantuan tunai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) senilai Rp 200 ribu per orang menuai sorotan tajam. Kebijakan yang digagas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dinilai tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan, bahkan daerah termiskin seperti Pangkep dan Jeneponto nyaris tak terakomodasi.
Ketua DPW Laskar Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI) Sulsel, Supriadi Tompo, menilai program ini berpotensi hanya menjadi kebijakan populis tanpa dampak signifikan.
“Bantuan ini bagus untuk kebutuhan jangka pendek, tapi minim manfaat bila daerah dengan kemiskinan tertinggi justru diabaikan,” ujar Supriadi kepada Topikterkini.com, Sabtu (23/8/2025).
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa bantuan akan disalurkan ke rekening 1.747 penerima di sembilan kabupaten setelah pengesahan APBD Perubahan 2025. Nilai bantuannya Rp 200 ribu per orang, dengan total anggaran Rp 349 juta. Menurut Malik, uang tersebut setidaknya bisa dibelanjakan untuk 10 kilogram beras dan dua rak telur.
Namun, data penyaluran justru menimbulkan tanda tanya. Berdasarkan hasil verifikasi, penerima terbanyak berasal dari Wajo (509 orang) dan Sinjai (393 orang). Ironisnya, Pangkep, sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulsel, justru tidak mendapat kuota sama sekali. Sementara Jeneponto hanya kebagian 17 orang.
Padahal, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Pangkep mencapai 13,9 persen dan Jeneponto 13,7 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 7,60 persen.
Di Pangkep, kemiskinan dipicu keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sedangkan di Jeneponto, ketergantungan pada sektor pertanian dan rendahnya kualitas SDM membuat pendapatan warga rentan turun naik.
“Kalau kabupaten dengan kemiskinan tertinggi tidak mengusulkan data memadai, mengapa Pemprov tidak proaktif menjemput data di lapangan? Ini soal koordinasi dan keseriusan, bukan sekadar menunggu usulan,” kritik Supriadi.
Pemprov Sulsel sebenarnya menargetkan 10 ribu penerima dengan anggaran Rp 2 miliar. Namun, jumlah usulan kabupaten rendah, dan setelah verifikasi hanya tersisa 1.747 penerima. Malik berdalih banyak calon penerima gugur karena tidak terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pindah domisili, meninggal, atau memiliki NIK ganda.
Bagi Supriadi, alasan tersebut tidak cukup. Ia menilai akar kemiskinan di Sulsel jauh lebih kompleks. Meski angka kemiskinan turun dari 8,06 persen (Maret 2024) menjadi 7,60 persen (Maret 2025), jumlah pengangguran justru naik menjadi 238.800 orang pada Februari 2025.
“Ekonomi tumbuh, tapi banyak pekerjaan digantikan teknologi. Banyak pula pekerja tetap miskin karena upah rendah,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan tunai bukan solusi utama. Peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi inklusif jauh lebih penting untuk mengatasi kemiskinan struktural. Tanpa strategi yang tepat sasaran, program bantuan hanya menjadi “gula-gula politik” yang habis dalam sekejap.
Pertanyaannya : Kapan Jeneponto dan Pangkep Bisa keluar dari Garis Kemiskinan……???
Pemprov Sulsel memang berencana memperluas program ini menjadi 100 ribu penerima dengan anggaran Rp 20 miliar pada 2026. Namun Supriadi mengingatkan, tanpa evaluasi data dan kebijakan yang lebih komprehensif, bantuan tersebut tetap berisiko tidak tepat sasaran.
“Gubernur jangan sampai pilih kasih dan terkesan menganaktirikan daerah termiskin,” tegasnya.
Laporan: Arief Rahman/Redaksi
