Topikterkini.com.|Buol – Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah kembali menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (16/9/2025) di Ruang Rapat Sekda Buol.
Rakor yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, ini turut membahas evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya mengoptimalkan bonus demografi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama bagi kemajuan bangsa.
“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” ujar Mendagri Tito.
Ia menjelaskan, ada tiga syarat penting untuk menjadi negara maju: jumlah angkatan kerja yang besar, kekayaan sumber daya alam (SDA), dan wilayah yang luas.
Namun, menurutnya, SDM unggul adalah faktor penentu, sebab ada negara dengan SDA terbatas tetapi mampu maju karena kualitas manusianya.
“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.
Mendagri juga mengingatkan agar daerah tidak semata bergantung pada SDA, melainkan fokus membangun generasi muda. “Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah untuk tidak cepat merasa puas dalam mengendalikan harga beras. Ia mengungkapkan, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras masih berfluktuasi.
Dari 100 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama September 2025, jumlahnya naik menjadi 109 daerah pada minggu kedua.
Meski begitu, daerah yang mencatat penurunan harga juga bertambah. Tomsi menambahkan, ada 16 daerah yang sempat membaik tetapi kembali mengalami kenaikan harga.
Karena itu, ia meminta Pemda memperkuat koordinasi, menambah operasi pasar, dan meningkatkan kerja sama dengan Bulog.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan perkembangan harga pangan di sejumlah daerah. Ia menyoroti beras yang masih perlu diwaspadai meski ada provinsi dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Ada komoditas yang perubahan IPH-nya rendah, tetapi level harganya sudah tinggi, sehingga konsumen pada saat membayar harga itu harganya pada level yang tinggi, yaitu komoditas beras dan minyak goreng,” jelas Amalia.
Melalui arahan tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menekan inflasi sekaligus menyiapkan generasi muda yang unggul.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.
