TAKALAR, Topikterkini.com — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Takalar yang kini telah berganti nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku sejak tahun 2022 lalu, terus menjadi sorotan publik. Meskipun perubahan status hukum perusahaan diharapkan membawa peningkatan pelayanan, kenyataannya banyak warga Takalar masih mempertanyakan kelayakan air yang mereka konsumsi setiap hari.
Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru menimbulkan keresahan karena kualitasnya dianggap jauh dari standar air layak konsumsi. Sejumlah pelanggan melaporkan bahwa air dari kran rumah mereka kerap kali tampak keruh, berbau, dan bahkan meninggalkan endapan ketika didiamkan.
“Airnya terkadang bau obat, dan kadang meninggalkan endapan kalau didiamkan semalaman,” ujar Nurhayati warga Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallassang.
Kondisi ini tentu membuat masyarakat ragu untuk menggunakan air tersebut sebagai air minum maupun untuk keperluan memasak.
Seperti yang disampaikan Kasriani, warga keluarahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, ia mengaku terpaksa menggunakan air galon untuk keperluan memasak karena tidak ingin mengambil risiko terhadap kesehatan keluarga mereka.
“Untuk keperluan memasak, saya terpaksa menggunakan air galon, karena saya tidak ingin mengambil risiko yang berdampak pada kesehatan keluarga saya,” ungkapnya.
Padahal, sebagai perusahaan milik daerah, Perumda Tirta Panrannuangku memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan air bersih sesuai standar kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Baku Mutu Air Minum.
Standar tersebut menegaskan bahwa air yang disalurkan kepada masyarakat harus bebas dari zat kimia berbahaya, tidak berbau, tidak berwarna, dan aman dikonsumsi tanpa pengolahan tambahan.
Ironisnya, hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak PDAM Takalar mengenai hasil uji laboratorium yang memastikan bahwa air yang disalurkan telah memenuhi standar tersebut.
Di sisi lain, manajemen Perumda Tirta Panrannuangku sebelumnya telah melakukan langkah modernisasi dengan menghadirkan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi layanan pelanggan.
Upaya ini memang patut diapresiasi karena menunjukkan niat perusahaan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, masyarakat menilai bahwa digitalisasi tidak akan berarti banyak jika masalah utama berupa kualitas air belum juga diperbaiki secara nyata.
Sementara itu, Kadiv Hukum dan Investigasi Generasi Nusantara Pengabdi Masyarakat (GNPM), Adi Silele, menilai bahwa persoalan air tidak layak konsumsi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap sistem distribusi dan pengolahan air baku.
“Perlu ada audit menyeluruh terhadap instalasi pengolahan air, kondisi pipa, serta sumber air yang digunakan. Dengan begitu, akar persoalan bisa diidentifikasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa, pihak Perumda Tirta Panrannuangku harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan setiap tetes air yang mengalir ke rumah-rumah warga benar-benar aman dan layak konsumsi, karena itu adalah hak dasar setiap warga negara. (*)
