Setiap akhir tahun, publik selalu disuguhi dua istilah yang tampak mulia: surplus anggaran dan efisiensi anggaran. Kedengarannya hebat seolah pemerintah bekerja cerdas, hemat, dan berprestasi. Namun ketika kedua istilah itu dikawinkan menjadi satu narasi: “surplus karena efisiensi”, di situlah akal sehat publik perlu bekerja lebih keras.
Pertanyaannya sederhana: masuk akal atau sekadar alibi?
Surplus: Prestasi atau Alarm Bahaya?
Dalam teori anggaran, surplus hanya berarti satu hal: belanja lebih kecil dari pendapatan. Tidak lebih. Tidak otomatis berarti kinerja baik. Bahkan, pada sektor publik, surplus sering kali merupakan indikasi kegagalan, karena tugas pemerintah adalah mengubah anggaran menjadi layanan, infrastruktur, dan kesejahteraan bukan menumpuk saldo.
Banyak kasus surplus justru terjadi karena:
- proyek tidak jalan,
- lelang gagal berulang,
- OPD lamban mengurus administrasi,
- birokrasi takut mengambil keputusan,
- atau perencanaan tidak akurat sejak awal.
Jika itu penyebabnya, maka surplus adalah tanda disfungsi, bukan prestasi.
Efisiensi: Kata Indah yang Sering Dipelintir
Dalam bahasa pemerintahan, kata efisiensi sudah terlalu sering digunakan sebagai perisai. Padahal, efisiensi itu jelas: output tetap, biaya berkurang.
Bukan:
- kegiatan batal,
- proyek tertunda,
- layanan tidak berjalan,
- lalu sisanya disebut “efisiensi”.
Jika efisiensi hanya muncul karena pemerintah tidak mampu mengeksekusi anggaran, itu namanya inefisiensi yang disulap menjadi keunggulan.
Surplus + Efisiensi: Kombinasi yang Mencurigakan
Apakah mungkin surplus terjadi karena efisiensi? Ya.
Namun frekuensinya sangat kecil, dan indikatornya sangat ketat:
- semua program selesai,
- kualitas output terjaga,
- penghematan berasal dari efektivitas, bukan pembatalan.
Masalahnya, dalam praktik politik anggaran, narasi yang disampaikan ke publik sering tak sejalan dengan fakta lapangan. Surplus diklaim sebagai buah efisiensi, padahal masyarakat tahu bahwa beberapa kegiatan tidak berjalan, pembangunan tersendat, atau bahkan tidak dimulai sama sekali.
Saat itulah, surplus berubah menjadi topeng kegagalan.
Di Balik Retorika Surplus
Pernyataan pejabat tentang surplus biasanya hadir tanpa penjelasan:
- berapa banyak program yang tak selesai?
- berapa persen realisasi fisik tertinggal dari rencana?
- adakah proyek yang gagal tender?
- apakah pendapatan yang tinggi disebabkan faktor musiman yang bukan hasil kerja pemerintah?
Tanpa menjawab itu semua, klaim surplus hanyalah retorika politis cantik di podium, tapi kosong dalam substansi.
Intinya: Surplus Tak Berarti Efisiensi
Surplus di tengah efisiensi hanya masuk akal jika efisiensi benar-benar terjadi.
Namun jika surplus muncul karena:
- kurangnya daya serap,
- ketidakmampuan teknis,
- ketakutan birokrasi mengambil keputusan,
- atau perencanaan yang asal besar tetapi tidak realistis,
maka itu bukan efisiensi. Itu kegagalan yang dipoles agar terlihat gemilang.
Publik Berhak Curiga
Dalam tata kelola anggaran yang sehat, setiap rupiah harus bekerja, bukan mengendap.
Masyarakat berhak menolak narasi-narasi manis yang menjual surplus sebagai keberhasilan. Yang lebih penting dari saldo akhir tahun adalah apa yang benar-benar dikerjakan, bukan apa yang tidak dibelanjakan.
Surplus boleh dipuji, tetapi alasan di baliknya harus diperiksa.
Jika tidak, kita hanya sedang merayakan ketidakmampuan yang dibungkus sebagai kebijaksanaan.
