Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Pemerintah Desa (Pemdes) Waringin pada tahun anggaran 2026 dipastikan tidak akan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Kebijakan tersebut menimbulkan sorotan masyarakat karena dinilai lebih memprioritaskan penguatan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sektor penanggulangan bencana.
Keputusan itu tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang disusun pada akhir bulan lalu tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, pos infrastruktur yang biasanya mendapatkan porsi cukup besar kini ditiadakan, sementara anggaran untuk BUMDes dan mitigasi bencana mengalami peningkatan signifikan.
Beberapa warga menilai kebijakan ini terkesan “menggemukkan” pendanaan BUMDes, sementara sejumlah kebutuhan dasar terkait infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan lingkungan dan fasilitas umum, masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kami heran kenapa pembangunan fisik tidak ada sama sekali tahun ini, padahal masih banyak jalan rusak,” ujar salah satu warga.
Pemdes Waringin berdalih bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi kebutuhan prioritas desa. Pemerintah desa menyebut penguatan BUMDes diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sementara anggaran kebencanaan dinaikkan karena wilayah tersebut masuk dalam zona rawan bencana tahunan, termasuk banjir dan angin kencang.
“Fokus kami tahun depan adalah ketahanan ekonomi dan kesiapsiagaan bencana. Infrastruktur akan tetap menjadi perhatian, tetapi tidak pada tahun anggaran 2026,” ungkap salah satu perangkat desa saat ditemui,30/12/2025.
Meski demikian, sebagian tokoh masyarakat meminta Pemdes Waringin lebih transparan dalam pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Mereka berharap pemerintah desa dapat melakukan komunikasi terbuka kepada warga mengenai alasan dan manfaat jangka panjang dari perubahan prioritas tersebut.
Hingga kini, Pemdes Waringin berjanji akan menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Warga berharap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.(TT).
