Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Bulangita, Kabupaten Pohuwato, kini kian menjadi-jadi. Jejak kerusakan terlihat nyata: hutan yang digunduli tanpa kendali, aliran sungai yang mulai tercemar, serta meningkatnya potensi banjir yang mengancam keselamatan warga. Ironisnya, situasi darurat ekologis ini seperti tak menggugah kepekaan pemerintah desa yang justru memilih bungkam.
Sikap diam Kepala Desa Bulangita memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mulai menilai bahwa pembiaran sistematis tengah terjadi, seolah kerusakan lingkungan di wilayah yang seharusnya ia lindungi bukanlah urusan penting. Ketidakpedulian inilah yang kemudian memperparah situasi, membuat warga kehilangan figur pemimpin yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan ruang hidup bersama.
Padahal, peringatan alam sudah jelas terlihat. Banjir yang melanda Bulangita beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah desa untuk bertindak cepat menghentikan praktik PETI yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, respons nyata tak kunjung terlihat.
“Jangan tunggu bencana besar baru bergerak. Kerusakan hutan Bulangita adalah tanggung jawab pemimpin desa.” ujar salah satu pemerhati lingkungan di Pohuwato yang geram melihat kondisi ini.
Selain pemerintah desa, sorotan publik juga mengarah kepada penegakan hukum. Polres Pohuwato didesak untuk tidak tinggal diam dan segera menertibkan para pelaku tambang ilegal. Dugaan adanya oknum yang melindungi aktivitas PETI menambah panjang daftar persoalan yang harus dibongkar.
Bulangita tidak membutuhkan pembiaran — Bulangita membutuhkan keberanian pemimpin. Kepala desa dan aparat terkait dituntut untuk turun tangan sebelum kerusakan ekologis berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Alam sudah memberikan peringatan.
“Jangan menunggu sampai semuanya terlambat.”
