Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Polemik terkait komitmen sejumlah peserta penjaringan bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar di Daerah Pemilihan (Dapil) I Lombok Timur memicu reaksi keras dari internal partai.
Kontroversi ini mencuat setelah muncul desakan agar DPD II Golkar memberikan keputusan cepat mengenai dukungan dan penetapan komitmen politik para peserta. Namun, Zihad menilai permintaan itu tidak berdasar.
Ketua DPD Partai Golkar Lombok Timur, H.Lalu Hasan Rahman menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi terkait kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh para caleg terpilih sesuai perjanjian.
“Itu sudah dikomunikasikan antara caleg terpilih. Mereka sanggup akan berkontribusi menepati janjinya,” ujar H. Maman, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, partai telah mengumpulkan seluruh peserta Pileg 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 guna membahas penyelesaian komitmen tersebut.
“Sudah kita kumpulkan di Dapil 1 dari peserta yang ikut tahun 2024,” katanya.
Dalam pertemuan itu, jelas Maman, para peserta diberikan penjelasan dan program untuk menuntaskan persoalan yang muncul. Ia berharap kesalahpahaman antara caleg terpilih dan yang tidak terpilih dapat segera dituntaskan.
“Ini mungkin miskomunikasi antara caleg terpilih dan yang tidak terpilih terkait perjanjian yang sudah disepakati,” ungkapnya.
Maman menegaskan bahwa partai akan memberikan peringatan dan konsekuensi kepada caleg terpilih apabila tidak mengindahkan komitmen yang telah disepakati.
“Ada konsekuensinya untuk calon terpilih jika tidak mengindahkannya. Wajib ada konsekuensi, dan kita tunggu saja etikad baiknya,” tandasnya.
Menanggapi Hal Tersebut Dprd dapil I terpilih Zihad Akbar, menegaskan bahwa apa dasar yang kuat saya kasih mereka.
“Apa dasar saya kasih mereka? Semua ada mekanisme. Tidak bisa kita ambil keputusan hanya karena tekanan atau opini,” tegas Zihad dalam keterangannya di telpon suara.
Salah satu peserta, H. Subhan, menyampaikan bahwa anggota DPRD Lombok Timur Dapil 1 dari Partai Golkar, Zihad Akbar, dinilai tidak memenuhi komitmen tersebut.
“Zihad Akbar terlihat kabur dari kesepakatan bersama yang sudah dibuat,” ujar Subhan.
Menurutnya, Zihad juga dianggap tidak menunjukkan etika atau penghargaan terhadap peserta maupun jajaran partai.
“Ia tidak ada etika dan menghargai kami juga, apalagi ketua DPD Partai Golkar,” tegasnya.
Subhan mengklaim bahwa dalam kesepakatan internal tersebut, peserta yang mampu meraih 1.000 suara dijanjikan akan menerima Rp100 juta, sementara peserta yang memperoleh 2.000 suara dijanjikan Rp200 juta.
“Hingga akhir tahun 2025 ini belum ada kejelasan dari Zihad Akbar yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Lotim,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan, pihaknya akan membawa persoalan ini ke pengurus pusat.
“Jika tidak ada itikad baiknya, maka kami akan mengadukan ini ke pusat,” tandasnya.(TT).
