Topikterkini.com.MATARAM – Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi isu dan kritik terkait dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara bijak dan proporsional demi menjaga kondusivitas daerah.
Hal tersebut disampaikan Puspawan menanggapi berkembangnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menurutnya, dinamika kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan daerah.
“Perhatian dan kritik masyarakat terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sah. Namun, perlu dipahami sebagai aspirasi korektif dan konstruktif, bukan untuk memicu keresahan atau melemahkan legitimasi pemerintah daerah,” ujar Puspawan di Mataram, Senin.
Ia menegaskan bahwa kritik yang berkembang tidak dimaksudkan untuk memprovokasi masyarakat maupun mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi NTB. Terlebih, kata dia, momentum akhir tahun dan perayaan keagamaan membutuhkan suasana yang aman, tenang, dan penuh kebersamaan.
Puspawan juga mengingatkan agar perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik disikapi secara dewasa.
Ia meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau mengembangkan isu secara berlebihan di ruang publik, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta ketegangan sosial.
“Pengelolaan isu yang bijak akan membantu meredam eskalasi polemik agar tidak berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan yang dapat berdampak pada hubungan sosial masyarakat,” katanya.
Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Puspawan menilai pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah sebagai tanggung jawab bersama.
Ia mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk saling menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan komunikasi yang sehat.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat, PUSAKA NTB, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan pengawasan publik secara objektif dan berimbang.
Setiap masukan yang disampaikan akan berlandaskan data, etika, serta semangat membangun tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia berharap isu dugaan pergeseran dana BTT tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, sehingga masyarakat NTB dapat menyambut akhir tahun dengan rasa aman, damai, dan penuh kebersamaan.(TT).
