Jeneponto, topikterkini.com – Kabupaten Jeneponto meraih penghargaan nasional atas keberhasilan menyusun Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 secara tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Penghargaan diberikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa (03/03/2026).
Tempat pelaksanaan acara berada di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dengan penyerahan langsung dari Deputi Kebijakan Strategi Kemendukbangga, Ukik Kusuma Kurniawan.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap dedikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto dalam merancang strategi pembangunan kependudukan jangka panjang.
Dokumen PJPK yang disusun dinilai akan menjadi acuan utama dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut selama lima tahun ke depan.
St. Meriam, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Jeneponto, menjadi perwakilan yang menerima penghargaan. Kehadirannya disaksikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jeneponto Salmawati Paris serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jeneponto Alfian Afandy Syam.
Menurut St. Meriam, dokumen PJPK bukan hanya sebagai bentuk kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk mengatasi tantangan demografi yang dihadapi daerah.
“Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini merupakan komitmen Pemkab Jeneponto untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Kami bertekad mempersiapkan warga Jeneponto agar siap menghadapi era Indonesia Emas 2045 melalui perencanaan yang matang,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengapresiasi capaian yang diraih Kabupaten Jeneponto beserta kabupaten/kota lain yang menunjukkan progresivitas tinggi dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Menurutnya, isu kependudukan dan stunting tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.
Acara Rakorda tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PKK se-Provinsi Sulawesi Selatan, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, serta Kepala OPD Keluarga Berencana dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. (*)
