JENEPONTO, topikterkini.com – Komitmen menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto di bawah kepemimpinan baru.
Hal ini ditunjukkan melalui langkah nyata dan pernyataan tegas yang mencerminkan visi besar menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Alamsyah, SE., MM., menegaskan dukungan penuhnya terhadap upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Komitmen ini disampaikan secara langsung saat menerima kunjungan silaturahmi dan kerja sama dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan.
“Kami siap bersinergi menyukseskan program pusat di daerah, termasuk mendukung penuh langkah BBGTK dalam mewujudkan tata kelola bersih melalui ZI-WBK,” tegas Alamsyah dengan penuh semangat.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan diikuti dengan tindakan nyata dalam pelayanan. Melalui surat edaran resmi tertanggal 27 Maret 2026, pihaknya memberikan penegasan tegas bahwa seluruh proses administrasi, termasuk pengumpulan berkas laporan penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji 13, TPG, dan Tamsil, benar-benar tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Dinas Pendidikan Jeneponto bergerak cepat untuk melindungi hak-hak guru dan tenaga kependidikan, serta memutus rantai pungli yang kerap menjadi kendala. Masyarakat dan tenaga pendidik diimbau untuk waspada dan segera melaporkan jika ada pihak yang mengatasnamakan instansi dan meminta sejumlah biaya.
Sinergi yang dibangun bersama BBGTK Sulsel ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjamin akuntabilitas kinerja.
Dengan semangat Zona Integritas, Jeneponto membuktikan bahwa pelayanan pendidikan yang prima, profesional, dan berintegritas tinggi adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi demi kemajuan “Butta Turatea”. (*)
