Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lombok Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk segera membangun rumah sakit tipe D di Kecamatan Pringgabaya.
Desakan ini muncul karena tingginya kebutuhan layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Ketua IMM Lombok Timur, Yandis, menyatakan bahwa Kecamatan Pringgabaya merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kecamatan Masbagik, dengan populasi mencapai sekitar 112.373 jiwa.
“Dengan jumlah penduduk yang padat, kebutuhan layanan kesehatan yang cepat, terjangkau, dan memadai menjadi hal yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masyarakat Pringgabaya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan. Kondisi tersebut memaksa warga menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih lengkap.
Menurut Yandis, situasi ini berpotensi memperlambat penanganan pasien, terutama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit tipe D dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
“Kehadiran rumah sakit tipe D akan membantu pemerataan pembangunan di sektor kesehatan di Lombok Timur,” tambahnya.
IMM Lombok Timur menilai pembangunan fasilitas kesehatan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Pringgabaya dinilai sudah sangat layak memiliki rumah sakit sendiri.
Ia juga menyoroti kondisi saat ini, di mana Kecamatan Pringgabaya hanya memiliki dua puskesmas untuk melayani masyarakat di 15 desa dengan jarak geografis yang cukup jauh.
“Kita bisa lihat, dengan populasi yang padat hanya ada dua puskesmas, sementara wilayahnya luas,” tegasnya.
Selain itu, Pringgabaya juga dikenal sebagai kawasan dengan potensi industri serta memiliki sejumlah pelabuhan strategis yang meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Hal ini semakin memperkuat urgensi kehadiran fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
IMM Lombok Timur juga menyoroti wacana perubahan fungsi salah satu rumah sakit di wilayah tersebut menjadi puskesmas rawat inap. Menurut mereka, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi langkah mundur dalam peningkatan layanan kesehatan.
“Kalau rumah sakit justru diubah menjadi puskesmas rawat inap, ini menjadi pertanyaan besar. Seharusnya yang dibutuhkan adalah peningkatan fasilitas, bukan penurunan,” tandas Yandis.(TT).
